Start here

EVOLUSI SISTEM PERDAGANGAN INTERNASIONAL (2)

Institusionalisasi Sistem Perdagangan Pasca Perang Dunia II
Setahun sebelum berakhirnya perang dunia kedua atau pada tahun 1944, para pemimpin sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Inggris mengadakan konferensi di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat. Secara umum konferensi tersebut membahas upaya-upaya penciptaan suatu tata moneter baru yang bisa mencegah munculnya kembali kondisi ekonomi yang memburuk pada tahun 1920-an dan 1930-an. Yang mana hal tersebut dianggap sebagai penyebab penting perang dunia kedua. Berkaitan dengan permasalahan tersebut pada 1947 Amerika Serikat mempromosikan penciptaan organisasi perdagangan dunia atau ITO (International Trade Organization) yang akan berfungsi mengawasi penerapan aturan perdagangan bebas baru yang diberlakukan pada berbagai kebijakan proteksionis seperti tariff, subsidi, dan semacamnya. Akan tetapi organisasi tersebut tidak berhasil diciptakan karena adanya koalisi kelompok kepentingan proteksionis dalam kongres Amerika Serikat yang berhasil memaksa pemerintah AS untuk menarik diri dari perjanjian itu. 
Atas kegagalan tersebut, presiden Harry Truman pada tahun yang sama kemudian memajukan usulan alternative berupa pembentukan struktur sementara bagi perundingan perdagangan multilateral, yang dikenal dengan the General Agreement on Tariff and Trade (GATT). Tahun 1948, GATT resmi menjadi organisasi utama yang bertanggung jawab mendorong liberalisasi perdagangan internasional. Dimana GATT mempunyai aturan-aturan yang dijadikan satu dalam sebuah peraturan umum yang terdiri dai 35 artikel. GATT mempromosikan liberalisasi perdagangan melalui serangkaian perundingan multilateral, yang disebut putaran GATT, dimana bangsa-bangsa pedagang utama dunia diharapkan bersepakat untuk mengurangi hambatan proteksionis mereka masing-masing sebagai imbalan atas kebebasan memasuki pasar ekonomi bangsa lain. GATT mempromosikan prinsip resiprositas – yang terkenal dengan sebutan MFN (Most Favored Nation) trade status – dimana ketika suatu negara memberi negara lain keuntungan dalam bentuk penurunan tariff bagi impor negara tersebut, maka ia harus memberikan keuntungan yang sama kepada semua negara. Tetapi ada beberapa negara yang tidak begitu saja memberikan keistimewaan itu kepada mitra dagangnya.
GATT juga membolehkan pengecualian dari aturan main perdagangan umum untuk barang dan jasa tertentu, termasuk produk pertanian dan kuota untuk menangani ketimpangan neraca pembayaran. Keanggotaan GATT secara teoretis terbuka untuk setiap bangsa. Tetapi hingga saat ini sebagian negara komunis masih enggan bergabung dalam GATT karena negara-negara komunis tersebut berpandangan bahwa GATT merupakan bentuk imperialisme barat.
Dalam GATT terdapat beberapa putaran terkenal yang pernah dijalankan yang meliputi putaran Kennedy (1962-1967) yang berhasil menyepakati penurunan tariff atas barang-barang non-pertanian dari negara-negara yang berpartisipasi, sampai kira-kira 35 persen, secara menyeluruh. Dalam upaya meningkatkan perdagangannya, AS sendiri menurunkan tingkat bea cukai atas impor non-pertanian sampai kira-kira 65 persen. Putaran Tokyo pada (1973-1979) yang berhasil menurunkan tingkat tariff untuk produk industry ke tingkat rata-rata 9 persen dan menghasilkan aturan main atau kode-kode yang mengatur berbagai jenis perdagangan yang diskriminatif, termasuk pemberian subsidi ekspor, pengenaan “countervailing duties”, dumping, praktek belanja pemerintah, dan penilaian douane dan persyaratan perizinan. Dalam putaran Tokyo juga diberlakukan aturan main khusus bagi perdagangan dengan negara-negara berkembang.

Putaran Uruguay dan Terbentuknya WTO
Putaran terakhir dalam GATT adalah putaran Uruguay. Putaran ini menjadi lebih terkenal diantara putaran-putaran yang lainnya karena beberapa hal. Pertama, seperti halnya putaran Tokyo, putaran Uruguay mencoba menangani sejumlah isu perdagangan yang muncul akibat saling ketergantungan ekonomi, semakin bervariasinya jenis barang dan jasa yang diperdagangkan, dan cara-cara yang lebih canggih untuk melindungi produk dan jasa. Putaran Uruguay bertujuan mengurangi hambatan terhadap bidang-bidang perdagangan baru, yaitu perdagangan jasa (seperti asuransi), hak milik intelektual (seperti perangkat lunak computer), dan investasi. Amerika Serkat memiliki keunggulan komparatif dalam bidang-bidang ini dan berusaha membuatnya bisa memasuki pasar di seluruh dunia. 
Isu kedua dalam putaran Uruguay adalah proteksi perdagangan untuk produk pertanian. Perdagangan produk pertanian sejak lama tidak dikenai peraturan GATT terutama karena isu tersebut secara politis sangatlah sensitive. Begitu putaran tersebut berlangsung, perdagangan pertanian menjadi salah satu butir utama perundinga yang berkali-kali membuat perundingan GATT tersebut macet. Perjanjian final mengenai perdagangan produk pertanian dicapai pada jam terakhir sebelum November 1993. Terakhir, isu ketiga, Putaran Uruguay menjadi istimewa karena ada upaya untuk melibatkan negara-negara sedang berkembang (NSB) dalam system perdagangan internasional dan dalam proses perundingan perdagangan. Dengan menjanjikan imbalan pembukaan ekonomi nasional mereka, NSB mengajukan tuntutan agar pasar negara industry maju (NIM) lebih terbuka bagi ekspor barang dasar, produk setengah jadi maupun produk jadinya ke NSB. 
Setelah sempat macet selama dua kali, hasil perundingan GATT Putaran Uruguay itu akhirnya disepakati pada akhir 1994 dan berlaku pada awal 1995. Para pendukung perjanjian itu menyatakan bahwa perjanjian tertulis dalam dokumen 22.000 halaman itu akan menghasilkan penurunan sepertiga tariff perdagangan dunia dalam waktu enam tahun, yang berarti akan memasukkan kira-kira setengah trilyun dolar AS ke dalam ekonomi dunia pada tahun 2000. Perjanjian final juga meliputi kebijakan perlindungan terhadap hak milik intelektual yang berkaitan dengan perdagangan (Trade-Related Intellectual Property Rights atau TRIP) dan pembebasan proses investasi dari pembatasan (Trade Related Investment Measures atau TRIM). Kebijakan TRIP bertujuan melindungi hak cipta, paten, dan merek dagang dari pelanggaran yang sering terjadi, seperti pembajakan. Sedangkan TRIM dimaksudkan untuk menghapuskan berbagai hambatan yang selama ini dikenakan pada investasi asing, seperti persyaratan yang muncul dari gagasan nasionalisme-ekonomi. Selain itu putaran Uruguay juga menghasilkan pembentukan organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization atau WTO). 
WTO yang berkantor di Jenewa, Swiss, dirancang untuk bisa mengembangkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih efektif – termasuk kemungkinan penerapan sanksi apabila keputusannya diabaikan – daripada mekanisme penyelesaian sengketa yang dimiliki GATT sebelumnya. Mekanisme WTO untuk menyelesaikan perselisihan terdiri dari satu panel ahli yang tidak memihak-mihak yang dipilih oleh dewan penyelesaian sengketa. Setiap negara anggota WTO memiliki satu suara, dan dengan demikian WTO diharapkan akan terhindar dari kemacetan akibat kekuatan veto negara-negara yang lebih kaya dan kuat, seperti halnya Dewan Keamanan PBB. Selain berfungsi sebagai organisasi perdagangan multilateral, WTO juga mempunyai peran dalam memperkenalkan atau memajukan perjanjian-perjanjian dalam hal finansial dan pelayanan telekomunikasi serta perdagangan dalam hal produk teknologi informasi. 
WTO juga mempunyai agenda berupa pertemuan yang berlangsung setiap dua tahun sekali dan dihadiri oleh pemimpin ataupun menteri dari masing-masing negara anggota. Dari beberapa pertemuan yang pernah diadakan hingga saat ini, terdapat beberapa pertemuan yang dianggap cukup menarik dalam perjalanan WTO, yaitu pertemuan Seattle pada 1999, dan pertemuan Doha pada 2001. Pada pertemuan di Seattle, AS, Desember 1999, beberapa negara anggota menggalang dukungan untuk membentuk aturan negosiasi multilateral terbaru. Hanya saja pertemuan tersebut pada akhirnya tidak menghasilkan perrsetujuan apapun. Dan pertemuan selanjutnya di Doha, Qatar, November 2001, membahas kelanjutan pra-negosiasi panjang antara negara berkembang dan pembangunan. Akhir dari pertemuan tersebut, menghasilkan kesepakatan dari para perwakilan negara anggota WTO untuk menyetujui diadakannya negosiasi terbaru dengan tenggat waktu yang dibatasi pada akhir Desember 2004. 
Pada September 2003 di Cancun, Mexico diadakan kembali pertemuan WTO yang mana pertemuan tersebut gagal untuk menemukan konsesus dalam perencanaan deklarasi untuk membuat kemajuan dalam negosiasi Doha. Adapun tantangan terbesar kedepan yang harus dihadapi WTO ialah menemukan konsesus antara pembangunan dan negara-negara berkembang dalam organisasi tersebut. 
Menurut para pendukungnya, WTO bukan hanya sekedar organisasi perdagangan multilateral yang mencoba membatasi subsidi pemerintah, dumping, dan praktek-praktek perdagangan proteksionis lain. Bagi banyak ekonom liberal, WTO merupakan suatu ikhtiar multinasional untuk menggalakkan perdagangan bebas, kalau bukan mengelola perdagangan internasional, tanpa memerlukan suatu hegemon yang memaksakan ketertiban dalam system perdagangan internasional. Sedangkan para pengkritiknya memusatkan perhatian pada wewenang WTO untuk membuat peraturan dan pada banyak peraturan yang diawasinya.

Kesimpulan dan Kritik
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa perdagangan internasional merupakan salah satu dari persoalan dalam ekonomi politik internasional (EPI) yang paling tua dan paling kontroversial. Perdagangan internasional klasik terjadi pada masa abad ke-16 dan abad ke-18 yang ditandai dengan agresifitas negara-negara eropa dalam memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Pada masa itu negara atau pemerintah masih memegang peranan kuat dalam perdagangan internasional. Selanjutnya pada abad ke-19 negara-negara eropa mulai memakai penerapan kebijakan perdagangan bebas. Dimana pada masa tersebut Inggris menjadi kekuatan dominan dalam hal perekonomian. Penerapan kebijakan perdagangan bebas negara-negara eropa berakhir pada decade 1870-an, yang menjadi awal dari masa panjang proteksionisme hingga berakhirnya perang dunia kedua. 
Pada masa-masa tersebut (1870-1945) terdapat beberapaupaya-upaya untuk mengembalikan kondisi perekonomian dunia untuk menjadi lebih baik. Upaya tersebut ditandai dengan adanya konferensi ekonomi dunia pada 1927 dan 1933, pembuatan undang-undang Smoth-Hawley pada 1930 dan penciptaan Reciprocal Trade Agreement Act (RTAA) pada 1934 yang menjadi tonggak awal institusionalisasi system perdagangan internasional. Setahun sebelum berakhirnya perang dunia kedua atau pada tahun 1944, para pemimpin sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Inggris mengadakan konferensi di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat. Secara umum konferensi tersebut membahas upaya-upaya penciptaan suatu tata moneter baru yang bisa mencegah munculnya kembali kondisi ekonomi yang memburuk pada tahun 1920-an dan 1930-an. Yang mana hal tersebut dianggap sebagai penyebab penting perang dunia kedua. Yang mana dalam perkembangannya AS mengusulkan dibentuknya ITO (International Trade Organization) yang kemudian gagal terwujud dan digantikan oleh General Trade Agreement Act (GTAA) pada 1947.
GTAA selanjutnya menjadi organisasi utama yang bertanggung jawab mendorong liberalisasi perdagangan internasional. Dalam proses perjalanannya terdapat beberapa putaran dalam GTAA yang mempunyai pengaruh terhadap aturan perdagangan internasonal. Yang mana putaran tersebut meliputi putaran Kennedy pada 1962-1967, putaran Tokyo pada 1973-1979, dan Putaran Uruguay pada 1986-1994. Diantara ketiga putaran tersebut putaran Uruguay menjadi putaran yang paling menarik dalam GATT, mengingat dalaputaran tersebut dihasilkan beberapa kesepakatan yang salah satunya ialah dibentuknya WTO (World Trade Organization) sebagai organisasi perdagangan dunia.
WTO yang berkantor di Jenewa, Swiss, dirancang untuk bisa mengembangkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih efektif – termasuk kemungkinan penerapan sanksi apabila keputusannya diabaikan – daripada mekanisme penyelesaian sengketa yang dimiliki GATT sebelumnya. Mekanisme WTO untuk menyelesaikan perselisihan terdiri dari satu panel ahli yang tidak memihak-mihak yang dipilih oleh dewan penyelesaian sengketa. Setiap negara anggota WTO memiliki satu suara, dan dengan demikian WTO diharapkan akan terhindar dari kemacetan akibat kekuatan veto negara-negara yang lebih kaya dan kuat, seperti halnya Dewan Keamanan PBB. 
Perkembangan atau Evolusi Sistem Perdagangan Internasional yang pada akhirnya melahirkan WTO sebagai organisasi perdagangan dunia melahirkan banyak kritikan, mengingat system perdagangan internasional dewasa ini sangatlah kental dengan liberalisme. Kritik utama terhadap system perdagangan internasional saat ini ialah bahwa aturan-aturan yang ada cenderung menguntungkan beberapa negara tertentu khususnya negara-negara industry maju. Sedangkan bagi negara yang sedang berkembang, system pasar bebas yang ada belum tentu menjain negara tersebut akan mengalami peningkatan perekonomian yang lebih baik. Yang terjadi justru sebagaian besar negara yang sedang berkembang mengelami ketergantungan dengan negara-negara industry maju.

 

Pranala Luar:
Mas’oed, Mohtar. Bahan Kuliah: Perdagangan Dalam Perspektif Ekonomi-Politik Internasional. 1998. Jogjakarta: UGM
Winham G. R. dalam The Evolution of the global trade regime

Neoliberalisme di Negara-Negara Amerika Latin

Pengantar

            Kegagalan pembangunan ekonomi yang terjadi di negara-negara Amerika Latin pada sekitar dekade 1970 dan 1980-an  memicu berbagai perdebatan yang melibatkan teoritisi dan pemangku kebijakan di negara-negara yang terletak di kawasan tersebut. Pada satu sisi pemerintah negara-negara Amerika Latin mengklaim bahwa kegagalan pembangunan disebabkan oleh ketidakefektifan campur tangan pemerintah dalam mengatur perekonomian negara. Di sisi yang lain klaim tersebut dibantah oleh beberapa teoritisi ekonomi yang menunjuk jatuhnya sistem Bretton Woods dan penerapan sistem mata uang mengambang sebagai faktor yang berperan besar dalam menyebabkan terjadinya kegagalan ekonomi di negara-negara Amerika Latin. Terlepas dari perdebatan diatas, terjadinya krisis pembangunan ekonomi secara langsung berdampak pada strategi pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah negara-negara Amerika Latin pada tahun-tahun selanjutnya.

Sebelum terjadinya krisis pembangunan, negara-negara Amerika Latin seperti Brazil menetapkan strategi pembangunan yang melibatkan peran aktif pemerintah dalam mengatur perekonomian. Setelah terjadinya krisis, strategi pembangunan  negara-negara Amerika Latin tidak lagi mengizinkan pemerintah untuk terlibat secara aktif dalam perekonomian. Strategi pereduksian peranan pemerintah tersebut secara langsung mengindikasikan pemakaian model pembangunan neoliberal oleh negara-negara Amerika Latin. Secara umum tulisan ini akan mendeskripsikan model pembangunan neoliberal dan pengembangannya oleh negara-negara Amerika Latin sebagai respon atas terjadinya krisis pembangunan ekonomi pada sekitar dekade 1970 dan 1980-an.

 

Neoliberalisme dan penyebarannya

            Sebagai salah satu paham ekonomi, neoliberalisme lahir dari kelompok Kanan Baru di Amerika Serikat sebagai suatu respon atas ketidakefektifan peran pemerintah, dalam mengatasi masalah resesi ekonomi, pengangguran dan inflasi sebagai akibat dari krisis minyak tahun 1973. Secara ideologis paham neoliberal menyerang pandangan penganut Keynesian yang menganjurkan intervensi pemerintah dalam perekonomian. Bagi penganut paham neoliberal, intervensi negara yang mendalam dalam ekonomi merupakan rintangan serius bagi majunya perekonomian[1]. Artinya, paham neoliberal dalam hal ini menginginkan adanya suatu “kompetisi bebas” guna mencapai pertumbuhan ekonomi.

            Penerapan kebijakan yang bersandarkan pada ideologi neoliberal pada mulanya diawali oleh Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan dan Perdana Menteri Inggris Margareth Thatcher. Baik Reagan maupun Thatcher, selama masa pemerintahannya senatiasa menetapkan kebijakan yang mendukung keberadaan pasar bebas seperti pemangkasan belanja publik dan penurunan laju inflasi. Hasil dari kebijakan kedua pemimpin tersebut mempunyai dampak yang cukup signifikan dalam mengatasi krisis pada saat itu. Selain itu kebijakan insentif-insentif berupa pajak yang rendah bagi perusahaan juga telah mendorong peningkatan secara besar-besaran perusahaan Amerika Serikat yang saat ini telah menjadi perusahaan multinasional yang menguasai pasar dunia[2].

            Setelah era Reagan dan Thatcher, dominasi ide-ide neoliberal terlihat melalui manifestasi kebijakan dalam lembaga-lembaga internasional seperti WTO, IMF, dan Bank Dunia, serta gagasan-gagasan yang tersebar dalam forum-forum ilmiah maupun media massa[3]. Indikator dominannya neoliberalisme semakin terlihat jelas manakala organisasi perdagangan dunia (WTO) berhasil didirikan sebagai hasil dari kesepakatan dalam putaran Uruguay. Dalam perkembangannya ide neoliberal tersebut kemudian dipakai oleh banyak negara berkembang di dunia melalui penetapan berbagai kebijakan yang mendukung keberadaan pasar bebas seperti deregulasi pasar dan privatisasi perusahaan-perusahaan negara.

 

Pengembangan model pembangunan neoliberal di Amerika Latin

Dalam konteks kawasan Amerika Latin, gagasan neoliberal mulai diterapkan sebagai model pembangunan di negara-negara yang terletak di kawasan  tersebut sekitar dekade 1970 dan 1980-an. Penerapan model pembangunan neoliberal tersebut berangkat dari adanya krisis pembangunan yang menimpa negara-negara Amerika Latin pada saat itu. Model pembangunan neoliberal secara umum merupakan pengembangan dari gagasan liberalisme klasik yang menolak adanya peranan pemerintah dalam pembangunan. Neoliberalisme juga percaya bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai sebagai hasil normal dari  kompetisi bebas.

            Di kawasan Amerika Latin model pembangunan neoliberal secara umum dikembangkan melalui berbagai kebijakan pemerintah negara-negara kawasan tersebut yang sejalan dengan ide neoliberal. Hal tersebut dapat dilihat dari kebijakan pembukaan nvestasi asing langsung oleh pemerintah Chile sejak tahun 1974[4]. Selain itu kebijakan deregulasi pasar dan privatisasi perusahaan milik negara juga dilakukan oleh  negara-negara seperti Brazil, Argentina, hingga Meksiko. Di negara Brazil, ide neoliberal mulai diterapkan di negara tersebut dengan membuka diri pada  masuknya investasi asing. Adapun di beberapa negara lain seperti Argentina, Peru, Chile, dan Bolivia, kebijakan reformasi struktural diterapkan sebagai bentuk pengadopsian ide-ide neoliberal[5]. Sedangkan Di kawasan kepulauan Amerika Tengah dan kepulauan Karibia, model pembangunan neoliberal dikembangkan di negara-negara seperti Kosta Rika, Nikaragua, dan Jamaika[6]

 

Kesimpulan

Krisis pembangunan yang melanda negara-negara Amerika Lati pada sekitar dekade 1970 hingga 1980-an membuat negara-negara di kawasan tersebut mengadopsi model pembangunan neoliberal guna memulihkan kondisi perekonomian. Secara umum pengembangan model pembangunan neoliberal di neagra-negara kawasan Amerika latin seperti Brazil, Argentina, maupun Chile, dapat dilihat melalui berbagai kebijakan yang disesuaikan dengan Washington Konsesus seperti liberalisasi perdagangan, deregulasi, hingga  privatisasi perusahaan milik negara di negara-negara tersebut. Dalam perkembangannya efektifitas dan efek dari model pembangunan neoliberal di neagra-negara Amerika Latin  dalam meingkatkan tingkat perekonomian dan kesejahteraan negara-negara di kawasan tersebut kemudian menjadi perdebatan di kalangan para teoritisi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka

Fakih , Mansour, 2009, Runtuhnya Teori Pembangunan,Jogjakarta: Insist Press

Gilpin, Robert, 2001, Global Political Economy: Understanding The International Economic Order, New Jersey: Princeton University Press

Klak , Thomas, “Globalization, neoliberalism & economic change in Central America & the Caribbean” (Chapter 4) dalam Gwynne & Kay, 2004, Latin America Transformed

Mas’oed, Mohtar, 1990, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, Jakarta: LP3ES

Winarno, Budi, 2004, Globalisasi: Wujud Imperialisme Baru Peran Negara dalam Pembangunan, Yogyakarta: Tajiddu Press

 

 

 

 


[1] Budi Winarno, 2004, Globalisasi: Wujud Imperialisme Baru Peran Negara dalam Pembangunan, Yogyakarta: Tajiddu Press, hal 86

[2] Ibid, hal 89

[3] Ibid, hal 91

[4] Gwynne & Kay, “Structural Reform in South America and Mexico: Economic and Regional Perspectives” (Chapter 3), dalam Gwynne & Kay, 2004, Latin America Transformed

[5] Ahmad Erani Yustika, 2004, Reformasi Ekonomi, Konsesus Washington, dan Rintangan Politik, Jurnal Manajemen & Kewirausahaan Vol. 6, No. 1, Maret 2004

[6] Thomas Klak, “Globalization, neoliberalism & economic change in Central America & the Caribbean” (Chapter 4) dalam Gwynne & Kay, 2004, Latin America TransformedGambar

DAMPAK PENETRASI KEBUDAYAAN BARAT TERHADAP GAYA HIDUP PEMUDA INDONESIA ABAD XXI (1)

Dewasa ini perkembangan teknologi dan informasi telah menjadi sebuah fenomena yang terjadi di seluruh dunia. Banyak orang di seluruh dunia saat ini memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Tentunya hal tersebut membuat akses terhadap informasi yang berkaitan dengan segala hal menjadi semakin mudah, tidak terkecuali akses terhadap kebudayaan asing. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi maka semakin cepat pula  budaya-budaya asing masuk dan diterima disuatu wilayah.

            Dunia barat sebagai tempat pertama berkembangnya teknologi informasi tentu saja dapat mengambil keuntungan dengan berkembang pesatnya teknologi informasi yang telah mereka ciptakan. Keuntungan tersebut rupanya dimanfaatkan oleh barat yang salah satunya dapat kita lihat dari adanya upaya-upaya penyebaran kebudayaan mereka ke seluruh penjuru dunia.  Saat ini hampir semua negara di dunia – bahkan negara penentang barat sekalipun –  telah dimasuki oleh budaya barat. Hal tersebut dapat terlihat dari adanya pergeseran gaya hidup atau life style yang terjadi di negara-negara di dunia saat ini. Di Teheran, remaja-remaja berpakaian ala barat kerap mudah kita jumpai di negara yang dianggap menjunjung tinggi fundamentaisme islam. Di Praha, music-musik rock kerap terdengar tiap hari di tengah kesibukan warga kotanya. Dan juga di belahan dunia yang lainnya kerap kita jumpai hal-hal berbau budaya barat yang dengan cepatnya masuk dan berkembang di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan informasi. Tidak terlepas pula Indonesia yang sejak masa reformasi atau pada awal millennium baru telah mengalami percepatan perkembangan teknologi dan informasi. Dimana hal tersebut juga berakibat pada kemudahan masuknya budaya asing termasuk juga budaya barat ke Indonesia.

            Sama halnya dengan yang terjadi dinegara-negara lain, masuknya budaya asing, khususnya budaya barat di Indonesia, juga berpengaruh pada pergeseran gaya hidup maupun sikap dan perilaku masyarakatnya, khususnya kaum remaja atau biasa kita sebut sebagai pemuda. Menjadi sebuah pertanyaan menarik, bagaimana sikap pemuda kita dalam menghadapi masuknya kebudayaan barat. Apakah mereka mampu melakukan seleksi budaya atau justru terbawa oleh dampak-dampak negative dari kebudayaan asing yang masuk. Dan jawabnya, dalam satu decade ini ternyata para pemuda kita belum cukupkuat dan mampu dalam melakukan filterisasi budaya asing, khususnya budaya barat. Konsekuensinya mereka harus menanggung semua dampak negative dari masuknya budaya barat yang telah mereka terima dan adopsi kedalam kehidupan mereka. Hal ini adalah sebuah ironi, mengingat pada abad sebelumnya pemuda Indonesia telah mampu membuktikan diri sebagai motor utama dinamika perubahan negraini kea rah yang lebih baik.

Definisi Budaya

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi.  Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni.  Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi  dengan orang-orang yang berbada budaya dan menyesuiakan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari[1].

Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia.

Beberapa alasan mengapa orang mengalami kesulitan ketika berkomunikasi dengan orang dari budaya lain terlihat dalam definisi budaya: Budaya adalah suatu perangkat rumit nilai-nilai yang dipolarisasikan oleh suatu citra yang mengandung pandangan atas keistimewaannya sendiri.”Citra yang memaksa” itu mengambil bentuk-bentuk berbeda dalam berbagai budaya seperti “individualisme kasar” di Amerika, “keselarasan individu dengan alam” d Jepang dan “kepatuhan kolektif” di Cina. Citra budaya yang brsifat memaksa tersebut membekali anggota-anggotanya dengan pedoman mengenai perilaku yang layak dan menetapkan dunia makna dan nilai logis yang dapat dipinjam anggota-anggotanya yang paling bersahaja untuk memperoleh rasa bermartabat dan pertalian dengan hidup mereka.

Dengan demikian, budayalah yang menyediakan suatu kerangka yang koheren untuk mengorganisasikan aktivitas seseorang dan memungkinkannya meramalkan perilaku orang lain.

Pengertian Kebudayaan

Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat itu adalah Cultural-Determinism.

Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai superorganic. Menurut Andreas Eppink, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial,norma sosial, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain, tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat.

Menurut Edward Burnett Taylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat.

Menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat diperoleh pengertian mengenai kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat[1].

Unsur Kebudayaan

Ada beberapa pendapat ahli yang mengemukakan mengenai komponen atau unsur kebudayaan[1], antara lain sebagai berikut:

   1. Melville J. Herskovits menyebutkan kebudayaan memiliki 4 unsur pokok, yaitu:

  • alat-alat teknologi
  • sistem ekonomi
  • keluarga
  • kekuasaan politik

   2. Bronislaw Malinowski mengatakan ada 4 unsur pokok yang meliputi:

  • sistem norma sosial yang memungkinkan kerja sama antara para anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya
  • organisasi ekonomi
  • alat-alat dan lembaga-lembaga atau petugas-petugas untuk pendidikan (keluarga adalah lembaga pendidikan utama)
  • organisasi kekuatan (politik)

    Definisi Pemuda[1]

    a. Berdasarkan usia

    Menurut WHO pemuda digolongkan berdasarkan usia, yakni 10-24 tahun. Sedangkan remaja atau adolescence berada pada rentang usia 10-19 tahun.sementara menurut Princeton (universitas terkemuka di USA) definisi kata pemuda (youth) dalam kamus Webstersnya sebagai “the time of life between childhood and maturity; early maturity; the state of being young or immature or inexperienced; the freshness and vitality characteristic of a young person”.

    Definisi lainnya :

    “Youth… those persons falling between the ages of 15 and 24 years inclusive.” – United Nations General Assembly

    “Time in a person’s life between childhood and adulthood. The term “youth” in general refers to those who are between the ages of 15 to 24.” – World Bank.

    The Commonwealth Youth Programme works with “young people (aged 15-29).

    “A person… under 21 years of age.” – National Highway Traffic Safety Administration

    “People between the ages of 20 and 25.” – Government of Tasmania

    Dari kumpulan definisi di atas Secara umum pemuda digolongkan berdasarkan rentang usia yaitu di bawah 30 tahun.

    b. Berdasarkan watak/sifat[2]

    Al Quran mendefinisikan pemuda dalam ungkapan sifat dan sikap :

    1. berani merombak dan bertindak revolusioner terhadap tatanan sistem yang rusak. Seperti kisah pemuda (Nabi) Ibrahim. “Mereka berkata: ‘Siapakah yang melakukan (perbuatan) ini terhadap tuhan-tuhan kami? sungguh dia termasuk orang yang zalim, Mereka (yang lain) berkata: ‘Kami dengar ada seorang pemuda yang mencela (berhala-berhala) ini , namanya Ibrahim.” (QS.Al¬-Anbiya, 21:59-60).

    2. memiliki standar moralitas (iman), berwawasan, bersatu, optimis dan teguh dalam pendirian serta konsisten dengan perkataan. Seperti tergambar pada kisah Ash-habul Kahfi (para pemuda penghuni gua).“Kami ceritakan kepadamu (Muhammad) kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pe¬muda yang beriman kepada Tuhan mereka dan Kami tambah¬kan petunjuk kepada mereka; dan Kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata: “Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi; kami tidak menyeru Tuhan selain Dia, ¬sungguh kalau berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran” (QS.18: 13-14).

    3. seorang yang tidak berputus-asa, pantang mundur sebelum cita-citanya tercapai. Seperti digambarkan pada pribadi pemuda (Nabi) Musa. “Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada pembantunya, “Aku tidak akan berhenti (berjalan) sebelum sampai ke pertemuan dua laut; atau aku akan ber¬jalan (terus sampai) bertahun-tahun” (QS. Al-Kahfi,18 : 60).

    Secara fitrah inilah pemuda, manusia berkarakter khas yang berbeda dengan golongan lainnya.

    Kelebihan dan Kekurangan Pemuda[1]

    Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al quran, secara fitrah pemuda memiliki sifat-sifat seperti berani, pantang mundur, dan memiliki standar moralitas keimanan. Pemuda memiliki kelebihan juga memiliki kekurangan. Kelebihan pemuda secara umum dibagi menjadi tiga :

    1. kelebihan dari segi kekuatan fisik

    berbeda dengan usia kanak dan tua, pemuda memiliki kelebihan dalam kekuatan fisiknya, bahkan seorang pemuda yang sedang jatuh hati … dia akan mampu mendaki gunung yang tinggi atau menuruni ngarai terjal sekalipun, karena pada saat itulah dia memiliki kekuatan fisik yang prima. Pemuda begitu energik

    2. kekuatan akal

    berbeda dengan usia kanak dan tua, pemuda memiliki kelebihan dalam kekuatan akalnya. Kekuatan yang membatasi antara ketidaktahuan dengan kepikunan diiringi dengan spirit idealisme dan eksplorasi pemaknaan dalam lingkup yang luas

    3. kekuatan semangat

    berbeda dengan usia kanak dan tua, pemuda memiliki kelebihan dalam kekuatan semangatnya. Semangat untuk bergerak, berubah, hingga memberi kontribusi bagi integritas diri serta ruang dan waktu yang meliputi dirinya. Di sisi lain pemuda memiliki kekurangan. Kekurangan yang paling mencolok adalah mudah emosional.

    Peranan Pemuda Indonesia Pada Masa Lampau (1908-1998)[1]

    Peran pemuda dalam sejarah negara dan bangsa Indonesia pertama kali dapat dilihat dari kebangkitan bangsa tahun 1908 atau tepatnya ketika berdiri Boedi Oetomo tanggal 20 Mei 1908. Melalui proses kebangkitan bangsa ini, maka para pemuda telah menggelorakan semangat agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tidak terserak-serak dalam arti wilayah, suku, ras, agama dan sebagainya akan tetapi telah memiliki kesadaran berorganisasi sebagai persyaratan untuk kebangkitan nasional. Mereka dikenal sebagai generasi tahun 1908.

    Salah satu tonggak lain, persatuan dan kesatuan bangsa sebenarnya ketika terjadi Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Hal ini berarti bahwa pemuda telah memiliki peran yang sangat signifikan dalam proses pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia. Melalui Sumpah Pemuda: Satu Nusa, Satu Bangsa dan Satu Bahasa Indonesia merupakan titik awal bagi proses pembentukan negara bangsa yang kemudian dikenal sebagai negara dan bangsa Indonesia. Kongres para pemuda di tahun tersebut tentunya tidak bisa dibayangkan seperti rapat umum di zaman sekarang. Rapat Umum para pemuda kala itu tentu berada di bawah bayang-bayang kekuasaan kaum kolonialis, sehingga akan terdapat banyak kesulitan yang dihadapi. Meskipun begitu, para pemuda dengan sangat antusias dan semangat akhirnya dapat mencetuskan gagasan mengenai Indonesia pasca penjajahan, Indonesia merdeka. Mereka inilah yang kemudian disebut sebagai generasi tahun 1928.

    Generasi muda kemudian juga berhasil menorehkan tinta emas bagi perjalanan bangsa ini ketika di tahun 1945 kembali mereka merenda dan mengimplementasikan gagasan mengenai satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa dalam bentuk kemerdekaan bangsa, yang teks proklamasinya dibacakan oleh Ir. Soekarno tepat jam 10 tanggal 17 Agustus 1945. Melalui proklamasi kemerdekaan ini, maka  bangsa Indonesia yang selama ini tidak  memiliki kedaulatan yang terfragmentasi dalam kerajaan-kerajaan, maka menyatu menjadi satu yaitu bangsa Indonesia.  Lagu Satu Nusa Satu Bangsa yang sering dikumandangkan pada waktu upacara merupakan simbol dan substansi dari menyatunya segenap elemen bangsa Indonesia. Mereka dikenal sebagai generasi 45.

    Ketika terjadi krisis kekuasaan akibat gerakan makar yang dilakukan oleh PKI di tahun 1966, maka pemuda juga bangkit melakukan perlawanan. Para aktivis organisasi kemahasiswaan, seperti GMNI, PMII, HMI, PMKRI, GMKI dan segenap elemen mahasiswa melakukan tiga tuntutan rakyat (Tritura) yang sangat dikenang, yaitu: Bubarkan PKI, Bersihkan pemerintahan dari unsur-unsur PKI dan Turunkan harga. Tritura ini menjadi salah satu power pressure bagi pemerintahan Orde Lama untuk melakukan berbagai perubahan sehingga memunculkan Orde Baru yang kemudian berkuasa dalam puluhan tahun. Mereka dikenal sebagai generasi 66.

    Kekuasaan Orde Baru yang tiranic, gigantic and powerfull ternyata juga tidak mampu menghadang kekuatan mahasiswa yang di tahun 1998 melakukan berbagai aksi untuk menurunkan Jenderal Besar Soeharto dari panggung kekuasaan. Melalui gerakan people power akhirnya kekuasaan otoriter Soeharto pun harus berakhir. Gerakan mahasiswa yang terjadi saat itu sungguh sekali lagi membuktikan bahwa mahasiswa memiliki kekuatan untuk melakukan perubahan sosial. Melalui gerakan mahasiswa tersebut maka muncullah Orde reformasi yang berlangsung sekarang. Mereka dikenal sebagai generasi 98.

    Kondisi Pemuda Indonesia Masa Kini (Abad 21)[1]

    Problematika pemuda yang terbentang di hadapan kita sekarang sungguh kompleks, mulai dari masalah pengangguran, krisis mental, krisis eksistensi, hingga masalah dekadensi moral. Budaya permisif dan pragmatisme yang kian merebak membuat sebagian pemuda terjebak dalam kehidupan hedonis, serba instant, dan tercabut dari idealisme sehingga cenderung menjadi manusia yang anti sosial.

    Sehingga muncul pertanyaan, apakah masih relevan pemuda dikataka sebagai agen perubahan di masa saat ini? tentu saja jawabannya adalah ya! masih ada pemuda-pemuda Indonesia yang peduli dengan bangsanya. Tinggal bagaimana caranya agar pemuda lainnya bisa turut berkontribusi untuk perubahan bangsa Indonesia.

    Dalam konteks internasional, kepemudaan (youth) merupakan isu sekaligus problematika global karena menyentuh tataran nilai sosial dan budaya masyarakat hampir di seluruh belahan bumi ini. Masalah kepemudaan pun telah berkembang sebagai wacana global dalam kurun waktu lebih dari satu dekade terakhir. Pembahasannya cenderung menempati posisi strategis dalam berbagai agenda pertemuan berskala bilateral, regional dan multilateral.

    Keprihatinan terhadap kondisi pemuda saat ini harus tetap diprihatinkan tanpa mengabaikan perubahan itu sendiri. Karena suatu perubahan tidak perlu menunggu orang banyak. Dia akan bergulir dengan sendirinya bersama para pemuda yang teguh dengan komitmennya untuk perubahan.

    Gaya Hidup Pemuda Indonesia Masa Kini (Abad 21)[1]

    Gaya hidup merupakan gambaran bagi setiap orang yang mengenakannya dan menggambarkan seberapa besar nilai moral orang tersebut dalam masyarakat disekitarnya. Atau juga, gaya hidup adalah suatu seni yang dibudayakan oleh setiap orang. Gaya hidup juga sangat berkaitan erat dengan perkembangan zaman dan teknologi. Semakin bertambahnya zaman dan semakin canggihnya teknologi, maka semakin berkembang luas pula penerapan gaya hidup oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam arti lain, gaya hidup dapat memberikan pengaruh positif atau negatif bagi yang menjalankannya. Yah, tergantung pada bagaimana orang tersebut menjalankannya.

    Dewasa ini, gaya hidup sering disalahgunakan oleh sebagian besar remaja. Apalagi para remaja yang berada dalam kota Metropolitan. Mereka cenderung bergaya hidup dengan mengikuti mode masa kini. Tentu saja, mode yang mereka tiru adalah mode dari orang barat. Jika mereka dapat memfilter dengan baik dan tepat, maka pengaruhnya juga akan positif. Namun sebaliknya, jika tidak pintar dalam memflter mode dari orang barat tersebut, maka akan berpengaruh negatif bagi mereka sendiri.

    Salah satu contoh gaya hidup para pemuda masa kini atau biasa disebut remaja yang mengikuti mode orang barat dalam kehidupan sehari-hari adalah masalah ” Berpakaian “. Masalah berpakaian para remaja masa kini selalu dikaitkan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Karena, sebagian remaja Indonesia khususnya, dalam berpakaian selalu mengkuti mode yang berlaku. Bahkan yang lebih menyedihkan, di stasiun-stasiun tv banyak ditampilkan contoh gaya hidup dalam berpakaian para remaja yang mengikuti mode orang barat. Otomatis bukan hanya remaja Metropolitan saja yang mengikuti mode tersebut, tetapi juga orang-orang yang berada dalam perkampungan atau pedalaman. Sebagian besar remaja Indonesia belum dapat memfilter budaya tersebut dengan baik. So, pengaruh negatiflah yang timbul dari dalam diri remaja itu sendiri.

    Kita tahu bahwa mode yang dipakai oleh orang barat kebanyakan menyimpang dari moral. Sedangkan kita sadar bahwa Indonesia terkenal dengan kesopanannya dan budi luhurnya. Namun, sebagian remaja Indonesia kemudian meniru atau mengikuti mode orang barat tanpa memfilternya secara baik dan tepat. Dan mungkin itu akan berakibat buruk bagi generasi penerus kita nanti.

    Contoh berikutnya, gaya hidup sebagian remaja yang mengikuti budaya orang barat adalah mengkonsumsi minum – minuman keras, narkoba, dan barang haram sejenislainnya. Mereka beranggapan bahwa jika tidak mengkonsumsi barang-barang tersebut, maka ia akan dinilai sebagai masyarakat yang ketinggalan zaman atau tidak gaul. Ini adalah pengertian yang sangat salah. Di era modern ini, memang para remaja dituntut untuk berhati – hati dalam segala hal. Baik dalam pergaulan, maupun penerapan kehidupan. Padahal jika kita teliti, minum – minuman keras dan narkoba dapat merusak kesehatan dan mental orang yang mengkonsumsinya. Tetapi mereka tidak begitu paham dengan istilah itu. Mengapa?? Lagi-lagi karena pengaruh perkembangan zaman dan teknologi melalui tangan orang barat. Minum – minuman keras dan narkoba adalah salah satu contoh dari sekian banyak contoh gaya hidup orang barat yang sangat berbahaya dan sangat berpengaruh bagi maju mundurnya suatu bangsa. Dan yang lebih anehnya, budaya tersebut telah diikuti oleh sebagian remaja Indonesia.

                Selain itu ditengah berita siswa-siswi berprestasi dalam ajang penelitian, olimpiade sains, seni dan olahraga, anak muda Indonesia saat ini terancam dalam masa chaos. Dimana jutaan remaja kita telah menjadi korban perusahaan nikotin-rokok. Lebih dari 2 juta remaja Indonesia ketagihan Narkoba (BNN 2004) dan lebih 8000 remaja terdiagnosis pengidap AIDS (Depkes 2008). Disamping itu, moral anak-anak dalam hubungan seksual telah memasuki tahap yang mengawatirkan. Data-data yang lain juga menyebutkan bahwal ebih dari 60% remaja SMP dan SMA Indonesia, sudah tidak perawan lagi. Perilaku hidup bebas telah meruntuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat kita.

    Berdasarkan hasil survei Komnas Perlindungan Anak bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) di 12 provinsi pada 2007 diperoleh pengakuan remaja bahwa[2] :

    – Sebanyak 93,7% anak SMP dan SMU pernah melakukan ciuman, petting, dan oral seks.

    – Sebanyak 62,7% anak SMP mengaku sudah tidak perawan.

    – Sebanyak 21,2% remaja SMA mengaku pernah melakukan aborsi.

    – Dari 2 juta wanita Indonesia yang pernah melakukan aborsi, 1 juta adalah remaja perempuan.

    – Sebanyak 97% pelajar SMP dan SMA mengaku suka menonton film porno.

     

    (bersambung)

     

     

     


    [1] Ibid


    [1] Ibid


    [1] Ibid


    [2] ibid

 

EVOLUSI REZIM PERDAGANGAN INTERNASIONAL (1)

Perdagangan internasional adalah salah satu dari persoalan dalam ekonomi politik internasional (EPI) yang paling tua dan paling kontroversial. Perdagangan internasional menghubungkan satu negara dengan negara lain sehingga meningkatkan saling ketergantungan diantara mereka – suatu kondisi yang menguntungkan tetapi sekaligus juga merupakan sumber ketegangan antara negara dengan berbagai kelompok di dalam negara tersebut. Kontroversi akibat perdagangan internasional muncul akibat keinginan negara untuk memperoleh keuntungan dari perdagangan tetapi dengan membatasi akibat politik dan ekonomi yang merugikan masyarakatnya .
Dampak ekonomis perdagangan internasional umumnya diakui tetapi perdagangan juga selalu bersifat politis. Seperti dikatakan Robert Kuttner:
“Dengan tidak adanya pemerintahan dunia, perdagangan lintas batas negara selalu diatur dengan aturan main yang harus dirundingkan secara politis diantara negara-negara yang berdaulat di wilayahnya sendiri tetapi tidak di luar batas wilayahnya”.
Dibanding topik-topik yang lain, perdagangan internasional merupakan topic yang paling bersifat ekonomi politik.
Dewasa ini rezim perdagangan internasional atau perdagangan global didasarkan pada system politik dimana peraturan tersebut berasal dari perjanjian internasional yang mencoba memperkenalkan dan menstabilkan pertukaran ekonomi antara negara-negara dan mengatur regulasi pemerintahan dalam negeri masing-masing negara yang sering menerapkan pembatasan-pembatasan nilai tukar. Dalam hal ini perdangangan internasional berusaha untuk mereduksi kemungkinan-kemungkinan proteksionisme terhadap regulasi nasional suatu negara.
Pembahasan mengenai rezim perdagangan internasional menjadi semakin menarik mengingat peraturan perdagangan internasional pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 – atau saat ini – memiliki tiga komponen yang meliputi perdagangan, regulasi nasional, dan perjanjian internasional. Perdagangan dan regulasi nasional telah menjadi tema klasik yang terlihat dinamis, dimana ketika regulasi nasional mengalami kemunduran maka perdagangan berkembang, dan ketika regulasi nasional berjalan intensif maka perdagangan semakin melemah. Kombinasi kedua komponen tersebut – regulasi nasional dan perdagangan – dilengkapi oleh komponen ketiga berupa perjanjian internesional yang dalam perkembangannya berusaha untuk menciptakan peraturan-peratuan internasional yang berkaitan dengan perdagangan .
Secara umum, tulisan ini akan membahas tentang perkembangan rezim perdagangan internasional selama lebih dari 150 tahun dan bagaimana rezim atau aturan perdagangan internasional tersebut kemudian terinstitusionalisasikan dalam organisasi perdagangan dunia (WTO).

Sejarah Awal Perdagangan Internasional (1860-1945)
Sebelum tahun 1860 atau pada abad ke-16 hingga 18, negara-negara eropa secara agresif berusaha menciptakan surplus perdagangan sebagai sumber penciptaan kekayaan bagi negara. Hal tersebut dilakukan dengan meningkatan pendirian industri dalam negeri dan membatasi impor. Ditambah lagi dengan terdapatnya sumber daya alam yang melimpah berupa emas, perak, dan logam mulia lainnya yang ada di wilayah jajahan negara-negara eropa tersebut. Kekayaan yang melimpah tersebut selanjutnya seringkali dipakai untuk membiayai banyak peperangan yang mereka ikuti, baik peperangan antara negara eropa sendiri maupun peperangan di tempat lain. Hubungan dinamik antara kekayaan dan kekuasaan adalah sebuah hal yang jamak terjadi pada masa itu yang mana kemudian hal tersebut menjadi sebuah landasan bagi teori perdagangan kaum merkantilis. Dengan demikian negara pada masa itu adalah aktor utama yang secara aktif dan rasional mengatur ekonomi demi meningkatkan perekonomian negara. Oleh karena itulah masa-masa tersebut kemudian sering disebut sebagai zaman merkantilisme klasik.
Zaman merkantilisme klasik berakhir pada abad ke-19 yang ditandai dengan adanya karya-karya tulis Adam Smith dan beberapa tokoh ekonomi politik lainnya yang mengkritik pandangan kaum merkantilis. Dimana hal tersebut menjadi suatu pukulan bagi kaum merkantilis dan juga pemerintah negara-negara yang pada saat itu masih turut aktif dalam perdagangan internasional. Adam Smith dan David Ricardo pada masa itu mengusulkan teori perdagangann liberal yang kemudian selama lebih dari seratus tahun mendominasi kebijakan negara Inggris pada waktu itu. Adam Smith juga mempromotori adanya “laissez-passer” atau perdagangan bebas yang artinya negara-negara harus bebas memproduksi barang dan memperdagangkannya, dan pada waktu yang sama bebas mengimpor barang-barang yang mereka inginkan atau yang mampu mereka beli, tanpa adanya campur tangan pemerintah. Dengan demikian, Adam Smith juga menganjurkan agar negara tidak campur tangan dalam kehidupan ekonomi, yaitu dengan menerapkan kebijakan “laissez-passer” (membiarkan). Hasil pemikiran Smith dan Ricardo mengenai perdagangan mulai mendominasi pemikiran Inggris tentang perdagangan yang ditandai dengan adanya pembatalan “the Corn Laws” pada 1848 dan menerapkan suatu kebijakan perdagangan bebas. Kebijakan tersebut, tidak hanya memiliki efek dalam negeri, tetapi juga efek luar yang ditandai dengan keberadaan gerakan perdagangan bebas yang terjadi di eropa daratan, tepatnya di negara Perancis. Dimana hal tersebut pada akhirnya berujung dengan adanya perjanjian Cobden-Chevalier (The Cobden-Chevalier Treaty) pada 1860 yang menghasilkan pembukaan pasar bebas negara Perancis.
Praktek perdagangan liberal kemudian tidak hanya terjadi di Ingggris dan Perancis, tetapi juga telah menyebar ke banyak negara-negara eropa pada masa itu. Secara umum dari tahun 1830 hingga 1870 negara-negara eropa banyak menerapkan kebijakan perdagangan bebas. Pada periode itu pula, Inggris menjadi negara yang dominan dalam hal ekonomi. Dimana hal tersebut disebabkan oleh perang Napoleon pada awal abad ke-19 yang membuat kapabilitas manufaktur negara tersebut tetap stabil dan semakin membuat perekonomian Inggris – pasca perang tersebut – menjadi semakin kuat. Hal tersebut membuat Inggris menjadi pemimpin negara kreditor terbesar di dunia.
Pada periode tersebut komitmen dan penerapan kebijakan perdagangan bebas oleh negara-negara eropa terjadi secara besar-besaran dan mengalami sebuah penurunan drastis pasca depresi pada 1870 yang ditandai dengan kebijakan penaikan tariff oleh Austria-Hungaria, yang kemudian diikuti oleh Italia pada 1878, Jerman dan Perancis pada 1879 dengan kebijakan proteksionismenya. Hingga akhir abad tersebut hanya Inggris yang terus konsisten menerapkan kebijakan perdagangan bebas. Depresi pada 1870 juga membuat suatu periode panjang proteksionisme yang terjadi hinnga pasca perang dunia kedua.
Pada awal abad ke-20 nasionalisme berkembang dengan sangat pesat. Fenomena tersebut ditandai dengan pecahnya perang dunia pertama pada 1914 hingga 1917. Dimana pada masa perang tersebut, proteksionisme menjadi sebuah trend dan merupakan respon terhadap kondisi perekonomian pada akhir abad ke-19. Perang yang terus menerus berkelanjutan pada masa itu juga memiliki pengaruh kuat terhadap mentalitas negara-negara eropa. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam kebijakan ekonomi realis, peperangan merupakan suatu bentuk awal merkantilisme dan akhir bilatrealisme. Peperangan juga merupakan sebuah ekspresi atas nasionalisme kebijakan ekonomi.
Fenomena penerapan kebijakan proteksionisme sebagian besar negara pada masa itu mendapatkan beberapa perlawanan – oleh kaum liberal – yang terwujud dalam konferensi ekonomi dunia (World Economic Conference) pada 1927 dan 1933. Yang mana kedua konferensi tersebut belum cukup mampu – atau dapat dikatakan gagal – dalam upayanya untuk menciptakan kondisi system perdagangan dunia kea rah yang lebih baik. Akan tetapi kegagalan dua konferansi awal tersebut tidak menyurutkan upaya – kaum liberal – untuk menciptakan system perdagangan dunia yang ideal. Keberadaan dua konferensi ekonomi dunia tadi menjadi sebuah pijakan awal dalam upaya penciptaan system perdagangan dunia yang ideal yang terwujud dengan adanya pertemuan-pertemuan dan perjanjian-perjanjian perdagangan yang dilakukan selanjutnya.
Pada awal 1930-an Amerika Serikat tampil sebagai negara pemasar terbesar di dunia. Fenomena tersebut diakibatkan oleh semakin kuatnya perekonomian domestic negara itu pasca perang dunia pertama, serta meningkatnya hubungan komersial Amerika Serikat dalam system internasional pada waktu itu. Pada waktu yang sama pula terjadi malaise yang berdampak pada merajarelanya proteksionisme perdagangan ditengah merosotnya perdagangan internasional. Antara tahun 1930 hingga 1933 perdagangan di seluruh dunia mengalami kemerosotan sampai pada 54%. Akibatnya berbagai hambatan perdagangan diterapkan oleh AS dan negara-negara lain di dunia.
Pada dekade yang sama terdapat dua event yang selanjutnya menjadi tonggak awal system perdagangan global. Dua event tersebut meliputi undang-undang Smoth-Hawley (The Smoth-Hawley Act) pada 1930 yang membahas persoalan tariff. Dimana persoalan tersebut dalam perkembangannya menjadi isu pokok dalam pemilihan presiden tahun 1932, yang akhirnya dimenangkan oleh Presiden terpilih Franklin D. Roosevelt. Roosevelt selanjutnya mengangkat Cordell Hull sebagai sekretaris negara. Cordell Hull adalah seseorang yang memiliki pandangan bahwa pasar bebas adalah sesuatu yang ideal dalam system perdagangan global. Selain itu ia juga mempunyai penilaian bahwa jika negara-negara melakukan kerjasama dalam menurunkan hambatan tariff, maka hal tersebut akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan menggantikan perang sebagai cara untuk menyelesaikan pertiakaian internasional. Dan dalam perkembangannya Hull dan beberapa koleganya bekerjasama dengan kongres untuk meninjau kembali legislasi tariff terbaru. Dan dua tahun kemudian, yaitu pada 1934 legilasi tersebut ditetapkan dalam undang-undang yang bernama Reciprocal Trade Agreements Act (RTAA), yang juga merupakan event kedua dalam decade tersebut.
Reciprocal Agreements Act (RTAA) selanjutnya menjadi sebuah gambaran revolusi dalam negeri Amerika Serikat dan pada perkembangannya juga memberikan efek pada kebijakan perdagangan internasional. Dimana RTAA sendiri juga merupakan sebuah upaya pemerintah Amerika Serikat pada waktu itu untuk memperbaiki perekonomian Amerika Serikat dari malaise. Elemen penting dalam RTAA ialah bahwa presiden mempunyai kewenangan untuk menurunkan atau menaikkan tariff hinnga 50 persen dari level Smooth-Hawley dalam proses negosiasi perdagangan dengan negara lain. Pemerintah Amerika Serikat kemudian melanjutkan menjalankan RTAA tersebut bersama dengan negara-negara lain sebagai penyikapan terhadap kondisi ekonomi pada 1934 dan sesudahnya. Pada 1939 Amerika Serikat menyepakati dua puluh satu persetujuan yang membuat reduksi mengenai bea cukai. Semua persetujuan itu dijadikan satu dalam MFN (Most Favoured Nation).
Persetujuan RTAA dalam perkembangannya menjadi sebuah kesuksesan, meskipun menambah perlambatan perdagangan internasional, akan tetapi nilai terbesar dari keberhasilan program tersebut ialah bahwa RTAA telah memberikan tambahan pengalaman dalam perdagangan liberal yang kemudian akan menjadi semakin lengkap setelah berakhirnya perang dunia kedua. Singkatnya, keberadaan RTAA merupakan sebuah tonggak awal munculnya kembali system perdagangan liberal yang pernah ada sebelumnya.

(Bersambung)

Pranala Luar:
Mas’oed, Mohtar. Bahan Kuliah: Perdagangan Dalam Perspektif Ekonomi-Politik Internasional. 1998. Jogjakarta: UGM
Sumber: Balaan dan Veseth (1996), Gilpin (1987), Strange (1988), Spero dan Hart (1997) dalam Mas’oed, Mohtar. Bahan Kuliah: Perdagangan Dalam Perspektif Ekonomi-Politik Internasional. 1998. Jogjakarta: UGM, hal.3

PERKEMBANGAN PERSPEKTIF DALAM EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL

Ekonomi politik internasional telah menjadi kajian dalam hubungan internasional sejak 1970-an. Dimana terdapat beberapa faktor yang membuat pendekatan hibrida ini kembali digunakan, baik secara akademik maupun secara historis. Secara akademik kajian ekonomi politik internasional menjadi penting ketika terdapat fenomena kemerosotan nilai tukar barang ekspor negara kurang berkembang. Selain itu adanya kritik terhadap konseptualisasi mengenai dinamika comparative cost atau comparative advantage, munculnya teori ketergantungan (dependency theory), berkembangnya ilmu ekonomi pembangunan serta munculnya studi regional dan interdepedensi semakin memperkuat alasan munculnya studi tentang ekonomi politik internasional ini. Adapun secara historis terdapat beberapa faktor yang membuat kajian ini kembali digunakan yang meliputi kemunculan dan pengakuan atas peran negara-negara yang sedang berkembang, bertuh pesatnya MNC, adanya krisis minyak bagi negara industri maju, serta fenomena inflasi di negara industri maju.
Selanjutnya kajian ekonomi politik internasional ini berkembang menjadi empat perspektif – yang bisa juga disebut sebagai perspektif dasar. Yang mana perspektif-perspektif tersebut mengalami perkembangan yang tergambarkan dengan terdapatnya dinamika kritik masing-masing perspektif. Dinamika saling kritik ini kemudian melahirkan perspektif baru yang memperbaharui perspektif sebelumnya. Perspektif dalam kajian ekonomi politik internasional ini teruraikan menjadi empat pandangan yaitu merkantilis, liberalis, radikal, dan reformis.

Perspektif Merkantilis
Perspektif merkantilis atau yang juga dikenal sebagai nasionalisme – ekonomi ini mempunyai akar sejarah yang panjang diantara keempat perspektif yang terdapat dalam kajian ini. Dapat juga disebutkan bahwa perspektif ini merupakan awal munculnya perspektif-perspektif lain dalam studi ekonomi politik internasional. Sebagai teori dan praktek ekonomi, merkantilisme sangat populer bagi pemerintah yang sedang melakukan pembinaan kekuatan negara (state building). Karena upaya seperti itu memerlukan pengintegrasian politik dan ekonomi, maka negara menjadi aktor utama yang secara aktif dan rasional mengatur ekonomi demi meningkatkan perekonomian negara. Dalam perspektif ini negara-bangsa yang secara rasional memaksimalkan kekuasaan dipandang sebagai aktor utama dalam unit analisis. Negara dalam pandangan merkantilis harus berperan secara primer, yaitu dengan memperjuangkan kepentingan nasional (kekuasaan politik, GNP, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial). Selain itu tujan utama kegiatan ekonomi politik internasional ini adalah untuk memaksimalisasi kepentingan nasional.
Perspektif ini juga menegaskan bahwa kebijakan ekonomi harus selalu tunduk kepada kepentingan politik dan juga kekuasaan. Karena itu perubahan ekonomi politik hanya mungkin terjadi kalau terjadi perubahan dalam distribusi atau perimbangan kekuatan. Artinya kalau ingin merubah sistem ekonomi internasional yang tidak mendukung kepentingannya, suatu negara harus bisa mengubah distribusi kekuatan politik internasional. Adapun jika suatu negara dalam kondisi lemah dan tidak mampu mempengaruhi sistem internasional, kaum merkantilis menganjurkan agar pemerintah negara itu melakukan intervensi pasar demi melindungi perekonomian domestiknya dari dominasi asing.
Pandangan kaum merkantilis yang demikian memunculkan berbagai kritikan. Kritik pertama yang diajukan pada pandangan merkantilis ini ialah bahwa perspektif ini terlalu berlebihan dalam menekankan kepentingan nasional sehingga merugikan kepentingan global. Dan praktek hubungan internasional yang didasarkan pada gagasan merkantilis ini telah banyak menimbulkan konflik ekonomi, yang seringkali mendorong timbulnya konflik politik dan militer. Para pengkritik pandangan ini juga melontarkan tuduhan bahwa kaum merkantilis telah mengabaikan kenyataan mengenai terdapatnya bidang-bidang dalam hubungan internasional yang memungkinkan negara-negara untuk dapat bekerjasama. Selain itu para pengkritik, terutama kaum liberal, juga menunjukkan bahwa penekanan yang berlebihan pada pencapaian kepentingan nasional sangat mengganggu efisiensi ekonomi global. Efisiensi hanya akan bisa dijamin kalau setiap ekonomi nasional memproduksi, mengekspor, dan mengimpor barang berdasar perhitungan yang cermat mengenai sumber daya dan kemampuannya untuk memproduksi barang secara efisien. Terdapatnya kritik-kritik terhadap perspektif merkantilis ini kemudian melahirkan perspektif liberal, yangpelopori oleh tokoh-tokoh awal kaum liberal sepeti Adam Smith dan David Ricardo.

Perspektif Liberal
Perspektif ini pada awalnya muncul sebagai alternatif yang diajukan oleh para pengkritik merkantilisme. Dipelopori oleh Adam Smith dan David Ricardo, keduanya menentang adanya pengendalian ekonomi domestik dan internasional yang berlebihan. Perspektif liberal mengajukan argumen bahwa cara paling efektif untuk meningkatkan kekeayaan nasional adalah dengan membiarkan terjadinya pertukaran antar individu dalam ekonomi domestik dan internasional berjalan secara bebas dan tidak perlu dibatasi. Dengan kata lain kedua tokoh tersebut menganjurkan diadakannya pasar bebas. Selanjutnya kaum liberal berasumsi bahwa individu (yang meliputi konsumen, perusahaan, atau wiraswasta industrial) adalah aktor utama dan mereka mmiliki perilaku rasional dan selalu berusaha memaksimalkan perolehan. Kaum liberal juga yakin bahwa sebenarnya tidak ada alasan untuk timbulnya konflik dalam hubungan ekonomi politik.
Adapun mengenai peranan negara dalam perspektif ini ialah sangat terbatas. Peranan pemerintah menurut kaum liberal seharusnya diarahkan untuk menyediakan fondasi bagi bekerjanya mekanisme pasar, seperti menjamin keamanan, kepastian hukum, melindungi hak milik, mencegah persaingan yang tidak sehat, menyelenggarakan pendidikan, dan membangun infrakstruktur pendukung. Selain itu kaum liberal juga percaya bahwa pemerintah-pemerintah yang terlibat seharusnya dalam pasar seharusnya mengelola ekonomi internasional seperti halnya kalau mereka mengelola ekonomi domestik. Dengan demikian, menurut perspektif liberal, ekonomi dan politik merupakan bidang yang terpisah. Peran pemerintah terbatas pada pengelolaan pasar untuk menjamin bahwa semua perdagangan yang secara potensial menguntungkan bisa terlaksana.
Dalam praktek hubungan ekonomi-politik internsional, gagasan liberal juga banyak mendapatkan kritik. Pertama, praktek transaksi ekonomi yang didasarkan pada gagasan liberal ternyata hanya menguntungkan yang lebih efisien, yaitu “si kuat” dan merugikan “si lemah” yang tidak efisien. Selain itu dalam arena internasional liberalisme juga mengingkari fakta bahwa tidak semua bangsa memiliki kemampuan yang sama untuk berkompetisi, karena adanya perbedaan dalam struktur faktor produksi mereka. Banyaknya kritikan terhadap perspektif ini kemudian melahirkan perspektif baru yang kemudia disebut sebagai perspektif radikalisme.

Perspektif Radikal
Perspektif ini berkembang dari pemikiran para pengkritik liberalisme. Seperti halnya liberalisme yang muncul sebagai reaksi terhadap merkantilisme, perspektif radikal berkembang sebagai reaksi terhadap meluasnya liberalisme di abad 19. Basis pokok perspektif ini adalah Marxisme. Jika kaum liberal memandang pasar bisa memungkinkan individu untuk memaksimalkan perolehan, maka kaum Marxis melihat bahwa kapitalisme dan pasar telah menciptakan perbedaan yang ekstrim, yaitu kekayaan untuk kapitalis dan kemiskinan untuk kaum buruh. Perspektif ini juga menolak pendapat bahwa pertukaran yang terjadi antar individu pasti memaksimalkan kemakmuran seluruh masyarakat. Karena itu Marxis memandang kapitalisme sebagai sistem yang dalam dirinya mengandung bibit konflik dan yang harus dan akhirnya pasti akan dihancurkan dan diganti oleh sosialisme. Selanjutnya kaum radikal membuat beberapa asumsi berikut. Pertama, bahwa kelas sosial adalah aktor dominan dalam ekonomi politik dan merupakan unit analisis pokok. Kedua, bahwa kelas-kelas itu bertindak berdasar kepentingan materiil mereka. Ketiga, bahwa basis dari ekonomi kapitalis adalah eksploitasi kelas buruh oleh kelas kapitalis. Asumsi ketiga ini menyebabkan kaum radikal berkesimpulan bahwa ekonomi politik pasti bersifat konfliktual, karen hubungan antara kapitalis dengan buruh itu pada dasarnya antagonistik.
Seperti halnya perspektif-perspektif sebelumnya, perspektif radikal ini juga tidak terhindar dari adanya kelemahan. Pertama, pemikiran radiakl terlalu menekankan kelas sebagai variabel penyebab kegiatan ekonomi. Kedua, argumen radikal seringkali juga nampak tidak realistis. Hal tersebut terlihat dari anjuran kaum radikal agar negara sedang berkembang menarik diri dari dunia internasional. Para pengkritik pemikiran radikal ini mengajukan argumen bahwa masih banyak jalan bagi negara sedang berkembang untuk memanfaatkan ekonomi internasional bagi keperluan pembangunannya, tanpa harus berpegang pada liberalisme. Dan dari kalangan pengkritik ini muncullah satu perspektif baru yang bisa disebut reformis.

Perspektif Reformis
Pada dasarnya para pendukung perspektif yang juga dikenal sebagai konsepsi Tata Ekonomi Internasional Baru (TEIB) ini muncul sebagai kritik terhadap ketiga konsepsi yang telah dibahas diatas. Kaum reformis ini memang melihat beberapa kebenaran dalam argumen kaum liberal ketika yang terakhir ini menentang nasionalis sempit kaum merkantilis. Namun mereka tidak setuju dengan penekanan berlebihan terhadap pertimbangan nilai efisiensi sehingga merugikan aktor yang lebih lemah. Kaum reformis juga setuju dengan kaum radikal yang menunjukkan bahaya liberalisme bagi “si lemah”, namun mereka tidak setuju dengan ususl kaum radikal agar negara berkembang melakukan perubahan revolusioner menentang sistem kapitalis. Juga, walaupun mereka setuju dengan gagasan merkantilis mengenai peran aktif negara dalam urursan ekonomi internasional, mereka lebih bersikap internasionalis daripada nasionalis. Mereka lebih percaya pada upaya reformasi daripada perubahan radikal revolusioner. Jadi, menurut kaum radikalis yang terpenting bukannya meninggalkan arena internasional dan menutup diri, tetapi berusaha menciptakan suatu tatanan baru untuk mengatur hubungan ekonomi sehingga negara-negara sedang berkembang bisa memeperoleh hasil yang adil dari perdagangan lur negeri.
Para pendukung konsepsi reformis ini yakin bahwa hanya gagasan TEIB itulah yang bisa menghasilkan hubungan internasional yang lebih damai dan menjamin lebih banyak keuntungan pada setipa negara yang terlibat. Akan tetapi semenjak keberhasilannya mendorong restrukturisasi ekonomi internasional pada 1970-an, nampak bahwa perspektif ini juga tidak bebas dari kelemahan-kelemahan, terutama yang menyangkut implikasi reformasi yang diusulkan itu. Misalnya apakah pemerintah dan para pemimpin negara berkembang mampu memepersatukan diri melawan negara industri maju di meja konferensi, kemudian apakah negara berkembang tersebut mempunyai cukup kekuatan atau senjata untuk melakukan bargaining dengan negara-negara industri maju. Selanjutnya apakah negara-negara kaya mau begitu saja dipaksa menyerahkan sebagian kekayaannya kepada negara miskin, dan juga pertanyaan-pertanyaan lainnya yang kerap diajukan oleh para pengkritik gagasan TEIB.

Demikianlah keempat perspektif yang sangat berpengaruh dalam perdebatan dan juga perkembangan kajian ekonomi politik internasional. Seperti yang tertulis sebelumnya bahwa perspektif-perspektif tersebut mengalami perkembangan yang tergambarkan dengan terdapatnya dinamika kritik masing-masing perspektif. Dinamika saling kritik ini kemudian melahirkan perspektif baru yang memperbaharui perspektif sebelumnya. Dengan demikian telah jelas bahwa perkembangan perspektif dalam kajian ekonomi politik internasional ini tidak dapat dilepaskan dari adanya perdebatan dan kritik masing-masing perspektif. Dan tidak menutup kemungkinan akan muncul perspektif-perspektif baru kedepannya jika persoalan-persoalan yang terdapat pada perspektif sebelumnya (reformis) mampu terjawab dan terjelaskan dengan terdapatnya relevansi antara perspektif baru tersebut dengan fenomena yang ada.

How to speak English very well

Since colonialism era, English language have become popular language. Until now, this language have been used in all of the country in this world. Therefore, English have become very important. If you want to get a job or continue your study, you must have English skill. But, some of we all here just know about how to write English and how to read English literature. But, they can’t speak English with good pronunciation. In other words, They learn English with not completely.

Generally, English skill consist two points. They are active English and passive English. Active English overwhelmed speaking skill and pronunciation skill. Even though, passive English is skill which related with grammar and writing. Some of we all here, probably  just understand about the last, not with active English. Because English skill, especially active English is needed to your future, so, you must have completely skill in English. But, probably you feel difficult to speak English with good pronunciation. What must you do?

There are some tips for you, if you want to be a person who can speak English very well. First, you must often exercise your speaking skill. You can do that in front of mirror or probably you can ash your friend or your teacher to correct your performance. And the last, if you want to speak with good pronunciation, you must exercise your English pronunciation. You can see your Oxford or Longman dictionary and you must read it with pronunciation in every word. It will make you feel familiar with English pronunciation.

That is the tips which have been used by people who want to speak English very well. I hope you also. Get it a try!

KELESTARIAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF HUMAN SECURITY

Dunia yang kita tempati saat ini terdiri dari beberapa unsure yang meliputi makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, serta lingkungan dan sumberdaya alam yang terkandung didalamnya. Secara umum terlihat jelas bahwa makhluk hidup yang ada di dunia ini khususnya manusia mempunyai peran sebagai pengguna dari sumber daya alam yang tersedia. Pada awalnya penggunaan sumber daya alam oleh manusia masih dalam batas kewajaran. Akan tetapi, lambat laun sumber daya alam yang ada dieksploitasi secara besar-besaran oleh manusia. Hal tersebut tentu saja berdampak pada kerusakan lingkungan yang berujung pada terjadinya bencana alam.

Fenomena kerusakan lingkungan  tersebut, dewasa ini menjadi perhatian serius seluruh umat manusia di dunia. Semakin besarnya angka kerusakan alam dalam beberapa decade terakhir menimbulkan kesadaran baru mengenai pentingnya penjagaan terhadap lingkungan maupun sumber daya alam yang terdapat didalamnya. Dalam konteks keilmuan Hubungan Internasional, hal tersebut secara langsung juga berdampak pada bergesernya pemahaman para skolastik terhadap konsep-konsep keilmuan yang telah ada sebelumnya, khususnya konsep keamanan yang selama ini hanya melihat keamanan dari sudut pandang politis yang hanya melibatkan negara sebagai actor utamanya.

Adanya ancaman berupa bencana alam akibat kerusakan lingkungan secara langsung mengalihkan pemahaman para teoritisi hubungan internasional bahwa diperlukan sebuah pandangan baru dalam  melihat keamanan suatu negara. Artinya keamanan suatu negara tidak lagi dilihat dari seberapa kuat peran negara dalam melindungi rakyatnya dari ancaman luar yang datang dari negara-negara lain. Akan tetapi ancaman-ancaman lain seperti adanya bencana alam juga patut menjadi perhatian serius sebuah negara dalam upayanya menjamin keamanan rakyatnya. Dan negara secara independen ternyata tidak cukup mampu mengatasi persoalan ini. Atas beberapa asumsi tersebut kemudian lahirlah apa yang dinamakan konsep keamanan non-tradisional yang berkembang menjadi konsep-konsep keamanan lain yang salah satunya ialah konsep human security.

Karena dewasa ini keberadaan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam menjadi persoalan serius seluruh umat manusia yang berdampak secara langsung dalam perkembangan kajian keilmuan dalam hubungan internasional, maka menarik untuk melihat sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam perspektif human security, yang merupakan salah satu pengembangan konsep dari non-traditional security.

 

Sumber Daya Alam dan Klasifikasinya

Secara umum sumber daya alam dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera yang ada di sekitar alam lingkungan hidup kita. Sumber daya alam bisa terdapat di mana saja seperti di dalam tanah, air, permukaan tanah, udara, dan lain sebagainya. Contoh dasar sumber daya alam seperti barang tambang, sinar matahari, tumbuhan, hewan dan banyak lagi lainnya. Sumber daya alam dapat dikategorikan menurut beberapa klasifikasi[1]:

A. Sumber daya alam berdasarkan jenis :

– sumber daya alam hayati / biotic adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. contoh : tumbuhan, hewan, mikro organisme, dan lain-lain

– sumber daya alam non hayati / abiotik adalah sumber daya alam yang berasal dari benda mati. contoh : bahan tambang, air, udara, batuan, dan lain-lain

B. Sumber daya alam berdasarkan sifat pembaharuan :

– sumber daya alam yang dapat diperbaharui / renewable yaitu sumber daya alam yang dapat digunakan berulang-ulang kali dan dapat dilestarikan. contoh : air, tumbuh-tumbuhan, hewan, hasil hutan, dan lain-lain

– sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui / non renewable ialah sumber daya alam yang tidak dapat di daur ulang atau bersifat hanya dapat digunakan sekali saja atau tidak dapat dilestarikan serta dapat punah. contoh : minyak bumi, batubara, timah, gas alam.

– Sumber daya alam yang tidak terbatas jumlahnya / unlimited dan banyak dimanfaatkan oleh manusia secara gratis. contoh : sinar matahari, arus air laut, udara, dan lain lain.

C. Sumber daya alam berdasarkan kegunaan atau penggunaannya

– sumber daya alam penghasil bahan baku adalah sumber daya alam yang dapat digunakan untuk menghasilkan benda atau barang lain sehingga nilai gunanya akan menjadi lebih tinggi. contoh : hasil hutan, barang tambang, hasil pertanian, dan lain-lain

– sumber daya alam penghasil energy adalah sumber daya alam yang dapat menghasilkan atau memproduksi energi demi kepentingan umat manusia di muka bumi. misalnya : ombak, panas bumi, arus air sungai, sinar matahari, minyak bumi, gas bumi, dan lain sebagainya.

 

Konsep Human Security dan Perdebatannya[1]

Gagasan atau ide tentang human security membangkitkan kembali perdebatan mengenai apa itu keamanan dan bagaimana mencapainya. Paling tidak ada tiga kontroversi dalam perdebatan tersebut. Pertama, human security merupakan gagasan dan upaya negara-negara Barat dalam bungkus baru untuk menyebarkan nilai-nilai-nilai mereka terutama tentang hak azasi manusia. Kedua, human security, sebagai suatu konsep, bukanlah hal baru. Human security yang secara luas mencakup isu-isu non-militer juga sudah dikembangkan di dalam konsep keamanan konprehensif.

Ketiga, barangkali perdebatan yang paling tajam, adalah perbedaan dalam definisi dan upaya untuk mencapai human security oleh masing-masing pemerintah nasional berdasarkan sudut pandang, pengalaman, dan prioritas yang berbeda.

Dilihat dari subtansinya, gagasan human security, bukan hal baru dalam disiplin Hubungan Internasional. Bahwa ancaman tidak hanya datang dari negara lain dalam bentuk ancaman kekuatan militer sudah disadari oleh beberapa analis dan para pembuat kebijakan sejak beberapa dekade yang lalu, misalnya konsep insecurity dilemma dan beberapa perhatian pada keamanan anak-anak dan wanita yang ditunjukkan oleh karya Caroline Thomas, Sorensen, J.T. Matthew, Norman Myers, Neville Brown, beberapa teoritisi saling ketergantungan, dan para penganut pandangan kosmopolitanisme dalam hak azasi manusia. Subtansi human security juga dapat ditemukan dalam konsep keamanan yang dikemukakan oleh para proponen teori kritis yang mempersoalkan bangunan negara (state) sebagai tatanan patriarkal. Demikian pula halnya dengan ketahanan nasional yang digagas oleh Indonesia, keamanan konprehensif Jepang, dan sebagainya.

Tetapi bahwa human security muncul ke permukaan dan menjadi perdebatan sekarang ini tentu sangat menarik untuk dikaji. Berakhirnya Perang Dingin menciptakan momentum baru yang memberi ruang bagi penafsiran kembali makna keamanan. Ia tidak semata-mata keamanan negara dari ancaman militer negara lain. Bahkan, sebagai implikasinya, peran militer pun diperluas untuk melakukan tugas-tugas di luar pertahanan teritorial. Selain itu, perhatian terhadap human security juga diperkuat oleh gelombang globalisasi yang melahirkan arus balik karena beberapa efek negatifnya terhadap negara-negara lemah, kelompok, dan individu tertentu. Dan, yang paling mencolok adalah bahwa menguatnya gagasan dan upaya human security merupakan reaksi terhadap masalah-masalah kemanusiaan yang melanda dunia saat ini, mulai dari pengungsi akibat konflik dan kekerasan fisik, penjualan anak-anak dan wanita, masalah pangan, terorisme, perdagangan senjata ilegal, pelanggaran hak azasi manusia, dan sebagainya.

 

Human security: perdebatan konseptual

1. UNDP (United Nations Development Programme)

Pada tahun 1994 UNDP menjelaskan konsep human security yang mencakup: economic security, food security, health security, enviromental security, personal security, community security, dan political security. Jadi, secara umum, definisi human security menurut UNDP mencakup “freedom from fear and freedom from want”.  Konsep human security menurut UNDP sebenarnya merupakan sistesa dari perdebatan antara pembangunan dan perlucutan senjata dan beberapa karya atau laporan beberapa komisi misalnya Komisi Brant, Komisi Bruntland, dan Komisi Pemerintahan Global (Global Governance) yang menggeser fokus keamanan dari keamanan nasional atau negara ke arah keamanan manusia. Konsep human security UNDP menandai pergeseran hubungan internasional yaitu perubahan norma tentang hubungan antara kedaulatan negara dan hak azasi manusia yang kemudian melahirkan konsep Responsibility to Protect. Gagasan UNDP dengan demikian secara langsung mengaitkan human security dengan hak azasi manusia dan hukum humaniter. Salah satu kritik mengatakan bahwa cakupan human security sebagaimana didefinisikan oleh UNDP terlalu luas.

2. Pendekatan Kanada

Pemerintah Kanada secara eksplisit mengritik bahwa konsep human security UNDP terlalu luas dan hanya mengaitkan dengan dampak negatif  pembangunan dan keterbelakangan. UNDP mengabaikan “human insecurity resulting from violent conflict”. Kritik senada juga dikemukakan oleh Norwegia. Menurut Kanada, human security adalah keamanan manusia yang doktrinnya didasarkan pada Piagam PBB, Deklarasi Universal tentang Hak Azasi Manusia, dan Konvensi Jenewa. Langkah-langkah operasional untuk melindungi human security dirumuskan dalam beberapa agenda tentang: pelarangan penyebaran ranjau, pembentukan International Criminal Court, HAM, hukum humaniter internasional, proliferasi senjata ringan dan kecil, tentara anak-anak, dan tenaga kerja anak-anak.

3. Pendekatan Jepang dan Asia

Pandangan Jepang tentang human security sangat mirip dengan UNDP. Human security secara komprehensif mencakup semua hal yang mengancam kehidupan dan kehormatan manusia, misalnya kerusakan lingkungan, pelanggaran HAM, kejahatan terorganisir internasional, masalah pengungsi, peredaran obat-obat terlarang, penyebaran penyekit menular yang berbahaya, dan sebagainya. Jadi, Jepang menekankan bahwa human security dalam konteks “freedom from fear and freedom from want”. Sebagian besar negara-negara Asia segaris dengan pandangan human security UNDP dan Jepang. Mereka berpendapat, terlalu sederhana dan tidak realistis, melihat human security hanya dari ukuran bebas dari rasa takut akibat konflik dan pelanggaran HAM, sementara masalah-masalah yang dihadapi lebih banyak berdimensi kekerasan struktural akibat keterbelakangan sosial ekonomi.

4. Human Security: Policy, dan Intervensi Kemanusiaan

Perbedaan pandangan tentang human security berakar dari perbedaan filosofis dan praktis. Intinya, ada perbedaan tajam mengenai apakah human security dilihat lebih dalam konteks akibat kekerasan fisik dalam konflik bersenjata dan pelanggaran HAM ataukah lebih dari itu yang mencakup vulnerabilities dari semua bentuk ancaman, termasuk kemiskinan dan bencana alam. Tampaknya perdebatan ini tidak akan berakhir, masing-masing mempunyai dasar argumen yang sangat kuat.

Tetapi, ketika sebuah konsep atau gagasan harus ditransformasi ke dalam suatu kebijakan (policy), maka aspek politik dan operasional harus menjadi variabel penting di dalamnya. Yang menjadi ukuran adalah apa yang disebut the degree of human agency dan control. Bencana alam sering sangat sulit diprediksi, dan tetap berada di luar kontrol manusia. Bantuan kemanusiaan harus dilakukan secara apolitik, imparsial dan netral. Ini semua sangat berbeda dari kekerasan yang dibuat oleh manusia baik karena deliberate policy maupun karena kelalaian. Kebijakan human security dengan demikian akan dilihat dalam  konteks proses politik yang mengandung aspek human agency dan control yaitu pencegahan aksi kekerasan yang mungkin dilakukan oleh berbagai aktor terhadap manusia, mungkin negara, kelompok, individu-individu, dan sebagainya.

Perbedaan pandangan tentang human security membawa implikasi serius terhadap konsep intervensi kemanusiaan. Pemahaman bahwa security lebih dari state security dan bahwa keamanan manusia bersifat universal yang mengatasi batas-batas kedaulatan negara tidak cukup kuat menyamakan persepsi, gagasan, dan kebijakan untuk menjawab pertanyaan tentang kapan dan bagaimana intervensi kemanusiaan akan dilakukan? Siapa yang memutuskan bahwa suatu situasi telah matang untuk dilakukan intervensi? Siapa yang akan memimpin intervensi? Di mana peran kekuatan militer dalam melindungi human security?

Tidak dapat dihindarkan bahwa pertanyaan di atas yang bersumber dari diskursus tentang human security langsung menggugat makna dan keabsolutan kedaulatan nasional. Apakah kedaulatan nasional hak ataukah kewajiban? Bukankah pemerintah nasional wajib melakukan perlindungan terhadap individu warganegaranya? Jika gagal melakukan kewajiban untuk itu, siapa yang akan melindungi individu tersebut dan bagaimana dengan accountability dari pemerintah nasional yang gagal menjalankan kewajiban tersebut?

Pertanyaan di atas mengandung dua dimensi. Pertama, bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab politik terhadap keamanan individu secara luas. Untuk itu, dalam situasi tertentu perlu ada perluasan fungsi kekuatan militer tidak hanya dalam bidang pertahanan teritorial, melainkan juga dalam misi-misi kemanusiaan. Kedua, untuk itu semua pula harus ada mekanisme pertanggung jawaban politik dan operasional dalam menjalankan operasi militer baik operasi perang maupun non-perang. 

 

Kelestarian SDA dan Lingkungan dalam Pandangan Konsep Human Security

            Dari beberapa penjabaran yang terpaparkan diatas telah jelas bahwa lingkungan beserta sumberdaya alam yang terkandung didalamnya dan juga ancaman-ancaman yang ditimbulkan akibat dari kerusakannya telah menjadi suatu perhatian khusus suatu negara dalam upayanya untuk menjamin keamanan rakyatnya. Ancaman militer dari negara lain saat ini bukanlah satu-satunya persoalan yang dihadapi. Akan tetapi terdapat ancaman-ancaman dalam bentuk lain seperti kelaparan, kemiskinan, kesenjangan social ekonomi yang berpotensi menimbulkan konflik internal, serta bencana alam yang tidak bisa diduga atau yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan. Ancaman non-military tersebut dewasa ini menjadi persoalan yang cukup serius bagi negara dalam upayanya untuk menjamin keamanan rakyatnya.

            Seperti yang tercantum dalam UNDP bahwa human security dapat diartikan sebagai keamanan kemanusaiaan yang mencakup kemananan dari ancaman dan keamanan dari rasa takut. Dari penjabaran tersebut secara langsung konsep uman security ini memandang bahwa kelestarian lingkungan dan sumerdaya alam yang terkandung didalamnya menjadi sesuatu hal yang sangat penting dan harus menjadi perhatian serius pemerintah suatu negara dalam upayanya untuk menjamin keamanan rakyatnya.

Perhatian serius terhadap kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang terkandung didalamnya dalam pandangan konsep human security didasari oleh beberapa alasan. Pertama, musibah alam yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan dewasa ini telah menjadi suatu ancaman yang cukup berbahaya bagi kelangsungan hidup umat manusia didunia. Contohnya, fenomena pemanasan global yang telah menenggelamkan banyak pulau-pulau kecil di kawasan pasifik secara langsung memperlihatkan bagaimana berbahayanya efek kerusakan lingkungan.

Kedua, eksploitasi sumberdaya alam secara besar-besaran oleh manusia tentu saja akan berakibat pada berkurangnya sumberdaya alam yang ada atau membuat sumberdaya alam yang ada saat ini menjadi sangat terbatas. Contohnya, permasalahan pangan di sebagian besar negara-negara dunia ketiga saat ini salah satunya diakibatkan oleh keterabtasan sumberdaya alam yang ada yang merupakan konsekuensi dari eksploitasi sumberdaya alam yang telah dilakukan sebelumnya. Hal tersebut tentu saja akan menimbulkan efek domino seperti konflik internal dan pandemic kelaparan.

            Oleh karena itulah kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang terkandung didalamnya menjadi sebuah hal penting dan harus diwujudkan secara bersama-sama, baik oleh actor negara maupun actor non negara dalam pandangan konsep human security. Dan negara sebagai actor penjamin keamanan rakyatnya ternyata tidak cukup mampu menyelesaikan persoalan tersebut secara sendirian. Karena itulah diperlukan actor non-negara unuk ikut secara bersama melestarikan lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang terdapat didalamnya.

 

Kesimpulan

Fenomena kerusakan lingkungan  tersebut, dewasa ini menjadi perhatian serius seluruh umat manusia di dunia. Semakin besarnya angka kerusakan alam dalam beberapa decade terakhir menimbulkan kesadaran baru mengenai pentingnya penjagaan terhadap lingkungan maupun sumber daya alam yang terdapat didalamnya. Dalam konteks keilmuan Hubungan Internasional, hal tersebut secara langsung juga berdampak pada bergesernya pemahaman para skolastik terhadap konsep-konsep keilmuan yang telah ada sebelumnya, khususnya konsep keamanan yang selama ini hanya melihat keamanan dari sudut pandang politis yang hanya melibatkan negara sebagai actor utamanya.

Adanya ancaman berupa bencana alam akibat kerusakan lingkungan secara langsung mengalihkan pemahaman para teoritisi hubungan internasional bahwa diperlukan sebuah pandangan baru dalam  melihat keamanan suatu negara. Artinya keamanan suatu negara tidak lagi dilihat dari seberapa kuat peran negara dalam melindungi rakyatnya dari ancaman luar yang datang dari negara-negara lain. Akan tetapi ancaman-ancaman lain seperti adanya bencana alam juga patut menjadi perhatian serius sebuah negara dalam upayanya menjamin keamanan rakyatnya. Dan negara secara independen ternyata tidak cukup mampu mengatasi persoalan ini. Atas beberapa asumsi tersebut kemudian lahirlah apa yang dinamakan konsep keamanan non-tradisional yang berkembang menjadi konsep-konsep keamanan lain yang salah satunya ialah konsep human security.

Seperti yang tercantum dalam UNDP bahwa human security dapat diartikan sebagai keamanan kemanusaiaan yang mencakup kemananan dari ancaman dan keamanan dari rasa takut. Dari penjabaran tersebut secara langsung konsep uman security ini memandang bahwa kelestarian lingkungan dan sumerdaya alam yang terkandung didalamnya menjadi sesuatu hal yang sangat penting dan harus menjadi perhatian serius pemerintah suatu negara dalam upayanya untuk menjamin keamanan rakyatnya. 

Perhatian serius terhadap kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang terkandung didalamnya dalam pandangan konsep human security didasari oleh beberapa alasan. Pertama, musibah alam yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan dewasa ini telah menjadi suatu ancaman yang cukup berbahaya bagi kelangsungan hidup umat manusia didunia. Contohnya, fenomena pemanasan global yang telah menenggelamkan banyak pulau-pulau kecil di kawasan pasifik secara langsung memperlihatkan bagaimana berbahayanya efek kerusakan lingkungan.

Kedua, eksploitasi sumberdaya alam secara besar-besaran oleh manusia tentu saja akan berakibat pada berkurangnya sumberdaya alam yang ada atau membuat sumberdaya alam yang ada saat ini menjadi sangat terbatas. Contohnya, permasalahan pangan di sebagian besar negara-negara dunia ketiga saat ini salah satunya diakibatkan oleh keterabtasan sumberdaya alam yang ada yang merupakan konsekuensi dari eksploitasi sumberdaya alam yang telah dilakukan sebelumnya. Hal tersebut tentu saja akan menimbulkan efek domino seperti konflik internal dan pandemic kelaparan.

            Oleh karena itulah kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang terkandung didalamnya menjadi sebuah hal penting dan harus diwujudkan secara bersama-sama, baik oleh actor negara maupun actor non negara dalam pandangan konsep human security. Dan negara sebagai actor penjamin keamanan rakyatnya ternyata tidak cukup mampu menyelesaikan persoalan tersebut secara sendirian. Karena itulah diperlukan actor non-negara unuk ikut secara bersama melestarikan lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang terdapat didalamnya.

 

Pranala Luar:

Buku

Mas’oed, Mohtar, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, 1994, Jogjakarta: LP3ES

Winarno, Bondan, Globalisasi: Wujud Imperialisme Baru Peran Negara dalam Pembangunan, 2004, Jogjakarta: Tajiddu Press

 

Situs

http://www.wikipedia.co.id

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/01/pengertian-sumber-daya-alam/

http://www.propatria.or.id/download/Paper/human_security_ep.pdf,Gambar