Beranda » Uncategorized » EVOLUSI REZIM PERDAGANGAN INTERNASIONAL (1)

EVOLUSI REZIM PERDAGANGAN INTERNASIONAL (1)

Perdagangan internasional adalah salah satu dari persoalan dalam ekonomi politik internasional (EPI) yang paling tua dan paling kontroversial. Perdagangan internasional menghubungkan satu negara dengan negara lain sehingga meningkatkan saling ketergantungan diantara mereka – suatu kondisi yang menguntungkan tetapi sekaligus juga merupakan sumber ketegangan antara negara dengan berbagai kelompok di dalam negara tersebut. Kontroversi akibat perdagangan internasional muncul akibat keinginan negara untuk memperoleh keuntungan dari perdagangan tetapi dengan membatasi akibat politik dan ekonomi yang merugikan masyarakatnya .
Dampak ekonomis perdagangan internasional umumnya diakui tetapi perdagangan juga selalu bersifat politis. Seperti dikatakan Robert Kuttner:
“Dengan tidak adanya pemerintahan dunia, perdagangan lintas batas negara selalu diatur dengan aturan main yang harus dirundingkan secara politis diantara negara-negara yang berdaulat di wilayahnya sendiri tetapi tidak di luar batas wilayahnya”.
Dibanding topik-topik yang lain, perdagangan internasional merupakan topic yang paling bersifat ekonomi politik.
Dewasa ini rezim perdagangan internasional atau perdagangan global didasarkan pada system politik dimana peraturan tersebut berasal dari perjanjian internasional yang mencoba memperkenalkan dan menstabilkan pertukaran ekonomi antara negara-negara dan mengatur regulasi pemerintahan dalam negeri masing-masing negara yang sering menerapkan pembatasan-pembatasan nilai tukar. Dalam hal ini perdangangan internasional berusaha untuk mereduksi kemungkinan-kemungkinan proteksionisme terhadap regulasi nasional suatu negara.
Pembahasan mengenai rezim perdagangan internasional menjadi semakin menarik mengingat peraturan perdagangan internasional pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 – atau saat ini – memiliki tiga komponen yang meliputi perdagangan, regulasi nasional, dan perjanjian internasional. Perdagangan dan regulasi nasional telah menjadi tema klasik yang terlihat dinamis, dimana ketika regulasi nasional mengalami kemunduran maka perdagangan berkembang, dan ketika regulasi nasional berjalan intensif maka perdagangan semakin melemah. Kombinasi kedua komponen tersebut – regulasi nasional dan perdagangan – dilengkapi oleh komponen ketiga berupa perjanjian internesional yang dalam perkembangannya berusaha untuk menciptakan peraturan-peratuan internasional yang berkaitan dengan perdagangan .
Secara umum, tulisan ini akan membahas tentang perkembangan rezim perdagangan internasional selama lebih dari 150 tahun dan bagaimana rezim atau aturan perdagangan internasional tersebut kemudian terinstitusionalisasikan dalam organisasi perdagangan dunia (WTO).

Sejarah Awal Perdagangan Internasional (1860-1945)
Sebelum tahun 1860 atau pada abad ke-16 hingga 18, negara-negara eropa secara agresif berusaha menciptakan surplus perdagangan sebagai sumber penciptaan kekayaan bagi negara. Hal tersebut dilakukan dengan meningkatan pendirian industri dalam negeri dan membatasi impor. Ditambah lagi dengan terdapatnya sumber daya alam yang melimpah berupa emas, perak, dan logam mulia lainnya yang ada di wilayah jajahan negara-negara eropa tersebut. Kekayaan yang melimpah tersebut selanjutnya seringkali dipakai untuk membiayai banyak peperangan yang mereka ikuti, baik peperangan antara negara eropa sendiri maupun peperangan di tempat lain. Hubungan dinamik antara kekayaan dan kekuasaan adalah sebuah hal yang jamak terjadi pada masa itu yang mana kemudian hal tersebut menjadi sebuah landasan bagi teori perdagangan kaum merkantilis. Dengan demikian negara pada masa itu adalah aktor utama yang secara aktif dan rasional mengatur ekonomi demi meningkatkan perekonomian negara. Oleh karena itulah masa-masa tersebut kemudian sering disebut sebagai zaman merkantilisme klasik.
Zaman merkantilisme klasik berakhir pada abad ke-19 yang ditandai dengan adanya karya-karya tulis Adam Smith dan beberapa tokoh ekonomi politik lainnya yang mengkritik pandangan kaum merkantilis. Dimana hal tersebut menjadi suatu pukulan bagi kaum merkantilis dan juga pemerintah negara-negara yang pada saat itu masih turut aktif dalam perdagangan internasional. Adam Smith dan David Ricardo pada masa itu mengusulkan teori perdagangann liberal yang kemudian selama lebih dari seratus tahun mendominasi kebijakan negara Inggris pada waktu itu. Adam Smith juga mempromotori adanya “laissez-passer” atau perdagangan bebas yang artinya negara-negara harus bebas memproduksi barang dan memperdagangkannya, dan pada waktu yang sama bebas mengimpor barang-barang yang mereka inginkan atau yang mampu mereka beli, tanpa adanya campur tangan pemerintah. Dengan demikian, Adam Smith juga menganjurkan agar negara tidak campur tangan dalam kehidupan ekonomi, yaitu dengan menerapkan kebijakan “laissez-passer” (membiarkan). Hasil pemikiran Smith dan Ricardo mengenai perdagangan mulai mendominasi pemikiran Inggris tentang perdagangan yang ditandai dengan adanya pembatalan “the Corn Laws” pada 1848 dan menerapkan suatu kebijakan perdagangan bebas. Kebijakan tersebut, tidak hanya memiliki efek dalam negeri, tetapi juga efek luar yang ditandai dengan keberadaan gerakan perdagangan bebas yang terjadi di eropa daratan, tepatnya di negara Perancis. Dimana hal tersebut pada akhirnya berujung dengan adanya perjanjian Cobden-Chevalier (The Cobden-Chevalier Treaty) pada 1860 yang menghasilkan pembukaan pasar bebas negara Perancis.
Praktek perdagangan liberal kemudian tidak hanya terjadi di Ingggris dan Perancis, tetapi juga telah menyebar ke banyak negara-negara eropa pada masa itu. Secara umum dari tahun 1830 hingga 1870 negara-negara eropa banyak menerapkan kebijakan perdagangan bebas. Pada periode itu pula, Inggris menjadi negara yang dominan dalam hal ekonomi. Dimana hal tersebut disebabkan oleh perang Napoleon pada awal abad ke-19 yang membuat kapabilitas manufaktur negara tersebut tetap stabil dan semakin membuat perekonomian Inggris – pasca perang tersebut – menjadi semakin kuat. Hal tersebut membuat Inggris menjadi pemimpin negara kreditor terbesar di dunia.
Pada periode tersebut komitmen dan penerapan kebijakan perdagangan bebas oleh negara-negara eropa terjadi secara besar-besaran dan mengalami sebuah penurunan drastis pasca depresi pada 1870 yang ditandai dengan kebijakan penaikan tariff oleh Austria-Hungaria, yang kemudian diikuti oleh Italia pada 1878, Jerman dan Perancis pada 1879 dengan kebijakan proteksionismenya. Hingga akhir abad tersebut hanya Inggris yang terus konsisten menerapkan kebijakan perdagangan bebas. Depresi pada 1870 juga membuat suatu periode panjang proteksionisme yang terjadi hinnga pasca perang dunia kedua.
Pada awal abad ke-20 nasionalisme berkembang dengan sangat pesat. Fenomena tersebut ditandai dengan pecahnya perang dunia pertama pada 1914 hingga 1917. Dimana pada masa perang tersebut, proteksionisme menjadi sebuah trend dan merupakan respon terhadap kondisi perekonomian pada akhir abad ke-19. Perang yang terus menerus berkelanjutan pada masa itu juga memiliki pengaruh kuat terhadap mentalitas negara-negara eropa. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam kebijakan ekonomi realis, peperangan merupakan suatu bentuk awal merkantilisme dan akhir bilatrealisme. Peperangan juga merupakan sebuah ekspresi atas nasionalisme kebijakan ekonomi.
Fenomena penerapan kebijakan proteksionisme sebagian besar negara pada masa itu mendapatkan beberapa perlawanan – oleh kaum liberal – yang terwujud dalam konferensi ekonomi dunia (World Economic Conference) pada 1927 dan 1933. Yang mana kedua konferensi tersebut belum cukup mampu – atau dapat dikatakan gagal – dalam upayanya untuk menciptakan kondisi system perdagangan dunia kea rah yang lebih baik. Akan tetapi kegagalan dua konferansi awal tersebut tidak menyurutkan upaya – kaum liberal – untuk menciptakan system perdagangan dunia yang ideal. Keberadaan dua konferensi ekonomi dunia tadi menjadi sebuah pijakan awal dalam upaya penciptaan system perdagangan dunia yang ideal yang terwujud dengan adanya pertemuan-pertemuan dan perjanjian-perjanjian perdagangan yang dilakukan selanjutnya.
Pada awal 1930-an Amerika Serikat tampil sebagai negara pemasar terbesar di dunia. Fenomena tersebut diakibatkan oleh semakin kuatnya perekonomian domestic negara itu pasca perang dunia pertama, serta meningkatnya hubungan komersial Amerika Serikat dalam system internasional pada waktu itu. Pada waktu yang sama pula terjadi malaise yang berdampak pada merajarelanya proteksionisme perdagangan ditengah merosotnya perdagangan internasional. Antara tahun 1930 hingga 1933 perdagangan di seluruh dunia mengalami kemerosotan sampai pada 54%. Akibatnya berbagai hambatan perdagangan diterapkan oleh AS dan negara-negara lain di dunia.
Pada dekade yang sama terdapat dua event yang selanjutnya menjadi tonggak awal system perdagangan global. Dua event tersebut meliputi undang-undang Smoth-Hawley (The Smoth-Hawley Act) pada 1930 yang membahas persoalan tariff. Dimana persoalan tersebut dalam perkembangannya menjadi isu pokok dalam pemilihan presiden tahun 1932, yang akhirnya dimenangkan oleh Presiden terpilih Franklin D. Roosevelt. Roosevelt selanjutnya mengangkat Cordell Hull sebagai sekretaris negara. Cordell Hull adalah seseorang yang memiliki pandangan bahwa pasar bebas adalah sesuatu yang ideal dalam system perdagangan global. Selain itu ia juga mempunyai penilaian bahwa jika negara-negara melakukan kerjasama dalam menurunkan hambatan tariff, maka hal tersebut akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan menggantikan perang sebagai cara untuk menyelesaikan pertiakaian internasional. Dan dalam perkembangannya Hull dan beberapa koleganya bekerjasama dengan kongres untuk meninjau kembali legislasi tariff terbaru. Dan dua tahun kemudian, yaitu pada 1934 legilasi tersebut ditetapkan dalam undang-undang yang bernama Reciprocal Trade Agreements Act (RTAA), yang juga merupakan event kedua dalam decade tersebut.
Reciprocal Agreements Act (RTAA) selanjutnya menjadi sebuah gambaran revolusi dalam negeri Amerika Serikat dan pada perkembangannya juga memberikan efek pada kebijakan perdagangan internasional. Dimana RTAA sendiri juga merupakan sebuah upaya pemerintah Amerika Serikat pada waktu itu untuk memperbaiki perekonomian Amerika Serikat dari malaise. Elemen penting dalam RTAA ialah bahwa presiden mempunyai kewenangan untuk menurunkan atau menaikkan tariff hinnga 50 persen dari level Smooth-Hawley dalam proses negosiasi perdagangan dengan negara lain. Pemerintah Amerika Serikat kemudian melanjutkan menjalankan RTAA tersebut bersama dengan negara-negara lain sebagai penyikapan terhadap kondisi ekonomi pada 1934 dan sesudahnya. Pada 1939 Amerika Serikat menyepakati dua puluh satu persetujuan yang membuat reduksi mengenai bea cukai. Semua persetujuan itu dijadikan satu dalam MFN (Most Favoured Nation).
Persetujuan RTAA dalam perkembangannya menjadi sebuah kesuksesan, meskipun menambah perlambatan perdagangan internasional, akan tetapi nilai terbesar dari keberhasilan program tersebut ialah bahwa RTAA telah memberikan tambahan pengalaman dalam perdagangan liberal yang kemudian akan menjadi semakin lengkap setelah berakhirnya perang dunia kedua. Singkatnya, keberadaan RTAA merupakan sebuah tonggak awal munculnya kembali system perdagangan liberal yang pernah ada sebelumnya.

(Bersambung)

Pranala Luar:
Mas’oed, Mohtar. Bahan Kuliah: Perdagangan Dalam Perspektif Ekonomi-Politik Internasional. 1998. Jogjakarta: UGM
Sumber: Balaan dan Veseth (1996), Gilpin (1987), Strange (1988), Spero dan Hart (1997) dalam Mas’oed, Mohtar. Bahan Kuliah: Perdagangan Dalam Perspektif Ekonomi-Politik Internasional. 1998. Jogjakarta: UGM, hal.3


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: